SINDOSULSEL.COM, Sinjai – Tim Hukum pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Sinjai, Muzayyin Arif dan A Ikhsan Hamid, mengeluarkan ultimatum dan mengingatkan jangan ada cawe-cawe dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai.
Dari sejumlah temuan dan informasi yang mereka dapatkan, ada sejumlah oknum pejabat Pemkab Sinjai, disebutkan terlibat dalam politik praktis dengan mengarahkan dukungan ke salah satu pasangan calon tertentu di Pilkada Sinjai 2024.
Ultimatum ini disampaikan, Ahmad Marzuki, selaku Tim Hukum paslon nomor urut 1 melalui press conference, Senin, (11/11/2024).
Tim Hukum MAIKI menyebutkan dugaan intervensi kepada penerima bantuan sosial. “Ada pula tekanan kepada masyarakat penerima bantuan sosial. Jika tidak ikut arahan akan dihapus dari daftar penerima bantuan,” ucap Ahmad Marzuki.
Bukan hanya itu, Ahmad Marzuki, menyebutkan ada juga intervensi kepada para guru di Sinjai. Di berbagai grup WA atau Facebook tersebar kabar, menilai Kepala Dinas Pendidikan Sinjai dinilai tidak netral.
Bahkan ada video sekitar dua menit pengakuan salah satu guru di Sinjai yang mengaku mendapat intervensi dari atasannya.
Baca juga : MAIKI Punya Jurus Jitu Tangani Kemiskinan di Sinjai
“Ada dugaan tekanan dan tindakan intimidatif terhadap beberapa ASN baik PNS maupun PPPK, khususnya guru yang memberikan dukungan kepada pasangan calon MAIKI, dialihtugaskan oleh kepala dinas ke wilayah yang jauh dari tempat tinggal yang bersangkutan,” katanya.
“Kami juga akan membentuk tim satgas untuk memantau pergerakan ASN maupun sukarela termasuk bagi kepala desa yang bersama-sama melakukan dugaan kecurangan tersebut dan kami akan membawa ke Bawaslu hingga yang bersangkutan diadili pada pengadilan negeri Sinjai pidana pemilu,” tegasnya.
Tim hukum MAIKI saat ini juga membuat posko pengaduan. Baik secara terbuka maupun tertutup kepada siapa saja yang menjadi korban intimidasi intervensi dari atasannya atau dari pihak-pihak yang selama ini memberikan ancaman. Posko tersebut ada di Kantor Demokrat Sinjai dan Kantor Nasdem Sinjai.
Kepala Dinas Pendidikan Sinjai, Irwan Suaib, membantah isu ketidak netralan dirinya dalam Pilkada Sinjai, apalagi jika mengarahkan dan mengintimidasi ASN.
“Saya berharap guru-guru untuk tidak mudah percaya yang selalu mengatasnamakan saya sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Dari awal kami selalu menghimbau untuk menjaga netralitas di Pilkada,” tegasnya.
Dalam kesempatan ini, Tim Hukum MAIKI juga menampik isu pemeriksaan Muzayyin Arif oleh KPK. Tim Hukum MAIKI, memperingatkan kepada semua pihak yang menyebarluaskan informasi bohong tersebut.
“Kalau kami temukan pelaku penyebar berita bohong tersebut, akan kami jebloskan ke penjara. Karena sesungguhnya itu merupakan tuduhan yang sangat zalim. Apalagi Muzayyin saat ini sedang menjadi calon bupati Sinjai, tentu beliau sangat dirugikan perihal berita bohong tersebut,” tutup Ahmad Marzuki.
Baca juga berita di Google News
