SINDOSULSEL.COM, Makassar – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, membuka kegiatan Fasilitasi Literasi Digital untuk Perempuan, Anak, dan Komunitas yang digelar di Balai Besar Pengembangan SDM dan Penelitian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Makassar, pada Senin (16/06/2025).
Acara ini mengusung tema “Klik Aman, Anak Nyaman: Bijak Gawai, Cerdas Online” dan dihadiri langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid.
Dalam sambutannya, Fatmawati menekankan pentingnya peran perempuan dalam menjaga ketahanan digital keluarga di tengah derasnya arus informasi yang membawa peluang sekaligus risiko.
“Perempuan adalah tiang negara, madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ketika perempuan maju, maka masyarakat dan bangsa ikut maju.
Di era digital ini, kita dihadapkan pada tantangan baru yang memerlukan kecermatan, etika, dan kebijaksanaan dalam penggunaan media sosial dan perangkat digital,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi kolaborasi pusat dan daerah dalam mendorong literasi digital yang menyasar perempuan dan anak sebagai langkah konkret membangun kesadaran kolektif di era transformasi digital.
“Program ini sangat bermanfaat, khususnya bagi para ibu, agar mampu memberikan edukasi dan perlindungan digital kepada anak-anak mereka. Literasi digital harus menjadi gerakan bersama lintas sektor,” tambahnya.
Sementara itu, Meutya Hafid menyampaikan bahwa pemerintah telah menerbitkan PP Tunas (Peraturan Pemerintah tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Perlindungan Anak di Ruang Siber) sebagai bentuk komitmen menciptakan ruang digital yang aman bagi anak.
“PP Tunas sudah ditandatangani Presiden dan mengatur perlindungan anak di ruang digital. Kita berkolaborasi dengan Pemprov Sulsel dan para orang tua, terutama para ibu, karena mereka punya lebih banyak waktu mendampingi anak,” jelas Meutya.
Ia juga membuka wacana pembatasan penggunaan gawai saat anak berada di sekolah di Sulawesi Selatan sebagai langkah perlindungan.
“Kami ingin mendorong pembahasan apakah memungkinkan dilakukan pembatasan penggunaan gadget saat anak-anak berada di sekolah,” ujarnya.
Meutya menegaskan bahwa platform digital wajib mematuhi regulasi Indonesia dan aktif memblokir konten negatif.
“Kami baru-baru ini memblokir sejumlah konten seperti komunitas sedarah dan berbagai konten berbahaya lainnya. Yang terpenting adalah platform harus menghormati aturan Indonesia dan proaktif dalam pemblokiran,” tegasnya.
Kepala BPSDM Kominfo-Digital, Bonifasius Wahyu Pudjianto, juga menyoroti peran strategis perempuan dalam menciptakan lingkungan digital yang aman.
“Perempuan adalah pelindung utama keluarga, baik di dunia nyata maupun digital. Di balik kemudahan gadget dan media sosial, ada risiko serius seperti perundungan siber, penipuan online, hingga eksploitasi anak,” ungkapnya.
Ia menyebut terdapat 431 kasus eksploitasi anak di ruang digital sepanjang 2021–2023, yang menjadi alarm bagi semua pihak untuk memperkuat ekosistem digital yang sehat.
“PP Tunas adalah tonggak penting menciptakan ekosistem digital yang aman. Kami berharap perempuan bisa jadi agen perubahan lewat literasi digital,” ujarnya.
Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber nasional dan lokal seperti Wicaksono (Tenaga Ahli Komunikasi Krisis Kemenkomdigi), Naoemi Octarina (Ketua TP PKK Sulsel), Citra Rosalyn (anggota Japelidi dan dosen UNM), serta dipandu oleh Ananda Zhafira (Founder Bermakna Psychological Center).
Melalui forum ini, diharapkan lahir kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat literasi digital, menciptakan ruang daring yang aman, serta menempatkan perempuan sebagai garda terdepan dalam perlindungan anak di era digital.
