SINDOSULSEL.COM, Makassar – Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, menghadiri peluncuran Program KISAK (Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan dan Tuntas Layanan Administrasi Kependudukan) yang digelar di Gedung Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (24/06/2025).
Acara tersebut turut dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, Ketua TP PKK Provinsi Sulsel, Naoemi Octarina, Sekda Sulsel Jufri Rahman, jajaran TP PKK kabupaten/kota se-Sulsel, Kepala Dinas Dukcapil se-Sulsel, Ibu-ibu Persit, Duta KISAK, serta sejumlah perwakilan kecamatan.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Dukcapil Sulsel, M. Iqbal S. Suhaeb, menyampaikan bahwa KISAK adalah wujud sinergi antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan TP PKK dalam menertibkan dokumen kependudukan.
“Kami ingin memastikan setiap warga memiliki dokumen kependudukan yang sah dan lengkap,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua TP PKK Sulsel, Naoemi Octarina, menegaskan pentingnya peran Duta KISAK sebagai agen edukasi dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap administrasi kependudukan.
Ia juga menekankan perlunya reformasi layanan agar lebih cepat, akurat, dan ramah.
Naoemi juga mengingatkan pentingnya kepemilikan akta kelahiran sebagai dasar hukum identitas, akses pendidikan, kesehatan, serta hak sipil-politik anak.
Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menambahkan bahwa data kependudukan yang akurat, termasuk data perceraian, menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan publik yang tepat sasaran.
Melinda Aksa menyambut baik program KISAK dan menyatakan bahwa TP PKK Kota Makassar siap berkolaborasi dan aktif mendukung implementasi program tersebut.
“Program KISAK sejalan dengan peran PKK dalam mendampingi keluarga dan memfasilitasi pengurusan dokumen kependudukan. Kami siap memperkuat edukasi, fasilitasi, dan advokasi agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya administrasi yang lengkap,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada keterlibatan semua elemen masyarakat, mulai dari kader PKK, camat, lurah, hingga RT dan RW.
Dengan semangat gotong royong, Melinda optimis bahwa Kota Makassar dapat menjadi contoh kota yang tertib administrasi kependudukan.
“Program ini dapat menjadi role model yang direplikasi di kecamatan lain untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik di masa mendatang,” pungkasnya.
