Luwu

Demo Pemekaran Tutup Trans Sulawesi, Program MBG Prabowo Mandek di Luwu

×

Demo Pemekaran Tutup Trans Sulawesi, Program MBG Prabowo Mandek di Luwu

Sebarkan artikel ini
Demo Pemekaran Tutup Trans Sulawesi, Program MBG Prabowo Mandek di Luwu

SINDOSULSEL.COM, Luwu – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dilaporkan tidak berjalan di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Selasa (27/1/2026).

Terhentinya program tersebut diduga kuat akibat terganggunya distribusi bahan pangan imbas aksi demonstrasi pemekaran Provinsi Luwu Raya yang telah berhari-hari menutup jalur Trans Sulawesi.

Niar, salah seorang orang tua siswa di Kecamatan Bua, mengaku terkejut setelah anaknya meminta dibekali makanan dari rumah karena tidak ada pembagian MBG di sekolah.

“Hari ini anak saya minta dibuatkan bekal. Katanya, pihak sekolah sudah menyampaikan kalau MBG tidak dibagikan,” ujar Niar.

Menurut Niar, informasi yang diterima pihak sekolah berasal dari pengelola MBG.

Disebutkan bahwa stok bahan makanan tidak tersedia atau tidak terpenuhi, sehingga program terpaksa dihentikan sementara.

“Pihak sekolah bilang mereka sudah dapat pesan dari pengelola MBG, katanya stok bahan makanan terbatas, jadi hari ini tidak ada pembagian,” jelasnya.

Baca  Antisipasi Karhutla, MDA dan BPBD Luwu Perkuat Koordinasi Lintas Instansi

Ia menduga, kondisi tersebut berkaitan langsung dengan aksi demonstrasi pemekaran Provinsi Luwu Raya yang menutup akses utama Trans Sulawesi dan berdampak pada distribusi logistik.

“Kalau jalan Trans Sulawesi ditutup berhari-hari, pasti distribusi terganggu. Bukan cuma MBG, sembako juga mulai susah,” kata Niar.

Tak hanya bahan pangan, Niar menyebut kelangkaan juga mulai terjadi pada kebutuhan memasak, seperti gas LPG.

“Sekarang bukan cuma beras atau sayur, gas LPG juga mulai langka. Ini sangat terasa bagi kami sebagai orang tua,” tambahnya.

Terhentinya Program MBG ini memunculkan kekhawatiran masyarakat, mengingat program tersebut menjadi salah satu andalan pemenuhan gizi anak sekolah, khususnya bagi keluarga menengah ke bawah.

Warga berharap, pemerintah dan pihak terkait segera mengambil langkah cepat agar hak anak-anak untuk mendapatkan makanan bergizi tidak menjadi korban dari dinamika politik dan aksi demonstrasi yang berkepanjangan.