SINDOSULSEL.COM, Makassar — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tengah serius menggodok program Taman Pendidikan Anak Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya Mulia).
Layanan penitipan anak yang ditujukan bagi pegawai di lingkungan Balai Kota Makassar ini ditargetkan mulai beroperasi pada Juni 2026 mendatang, bertepatan dengan momentum Hari Keluarga Nasional (Harganas).
Guna memastikan kesiapan program, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, memimpin rapat koordinasi lanjutan bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Ruang Rapat Sekda, Kantor Balai Kota Makassar, Jumat (22/5/2026).
Sekda Makassar Usulkan Pembangunan Panti Sosial Khusus ODGJ
“Visi dari program ini bukan sekadar menitipkan anak, tetapi juga mendidik mereka. Karena itu, kita membutuhkan pengasuh dan tenaga pendidik yang memiliki kapasitas dan sertifikasi yang baik,” ujar Andi Zulkifly.
Program yang menjadi salah satu prioritas Wali Kota Makassar ini nantinya akan menempati salah satu ruangan di Gedung Balai Kota.
Agar fungsinya berjalan optimal, Sekda menegaskan pentingnya penyatuan persepsi antar-OPD, mulai dari konsep layanan, pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM), hingga penganggaran.
Pemkot Makassar Luruskan Isu Rp10 Miliar, Bukan untuk Konsumsi Pribadi Wali Kota
Adapun lembaga dan instansi yang terlibat dalam program ini yakni, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Mantan Kepala Bappeda Makassar tersebut mengakui bahwa tantangan terbesar dari program ini adalah penyediaan SDM profesional yang membutuhkan dukungan anggaran operasional yang jelas.
“Kalau hanya penitipan biasa tentu berbeda. Di Tamasya Mulia ada beban tambahan, yakni memberikan edukasi dan stimulasi tumbuh kembang. Karena itu, harus ada mata anggaran yang jelas untuk membiayai tenaga pengasuh dan pendidiknya,” jelas Zulkifly.
Pemkot Makassar Gandeng Komunitas Trauma Kota Atasi Kejahatan Jalanan Lewat Seni
Sebagai solusi transisi menjelang operasional permanen, rapat menyepakati solusi jangka pendek, setiap OPD terkait diminta menunjuk tiga orang pegawai mereka untuk membantu operasional awal Tamasya Mulia.
Andi Zulkifly mengingatkan seluruh jajaran agar tidak terburu-buru membuka layanan sebelum fondasi dasarnya kuat. Keamanan dan kenyamanan anak-anak pegawai harus menjadi prioritas utama.
“Yang paling penting sekarang adalah memperkuat basic-nya dulu, mulai dari sarana prasarana, standar keamanan, rasio pengasuh, hingga sistem pengawasan. Jangan sampai program dibuka sebelum standar minimalnya terpenuhi. Perencanaan dan penganggaran jangka panjangnya harus disiapkan dari sekarang,” tegasnya memungkas.
Rapat strategis ini juga turut dihadiri oleh Dewan Penasehat DWP Makassar Fatma Wahyuddin, perwakilan Bunda Paud, Kepala Dinas Pendidikan Achi Soleman, Kepala DPPPA Drg. Ita Anwar, serta Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Irwan Bangsawan. (*)
