BONE, sindosulsel.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bone menggelar Diskusi Publik dan Workshop Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Bone.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Bone, Andi Ikbal, di Hotel Helios pada Rabu (13/05/2026).
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bone, A. Muhammad Rezki Firdaus, dalam laporannya mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk memperoleh masukan data dan saran dokumentasi kerja dari para pemangku kepentingan di tiap kecamatan.
Masukan tersebut akan dijadikan sebagai dokumen acuan untuk rencana kerja penanggulangan bencana di Kabupaten Bone.
Harapan yang ingin dicapai melalui forum diskusi ini adalah terbangunnya kesamaan persepsi serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun dokumen antisipasi risiko bencana yang komprehensif di Kabupaten Bone.
Peserta forum diskusi ini berasal dari unsur jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perwakilan dari 27 kecamatan di wilayah Kabupaten Bone.
Diskusi publik dan workshop ini turut menghadirkan pemateri dari BPBD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), yakni Leonardy Sambo, serta Ir. Ikhsan Mahfud yang bertindak sebagai Tenaga Ahli BPBD Provinsi Sulsel.
Kalaksa BPBD Kabupaten Bone, Andi Ikbal, meminta kepada para peserta yang hadir, khususnya pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa, agar lebih tanggap dalam melihat potensi bencana.
Baca Juga : Persoalan Sampah Jadi Momok di Bone
“Kami berharap kepada pemerintah tingkat kecamatan sampai kepala desa dan kelurahan untuk senantiasa melaporkan setiap kejadian bencana yang bisa membahayakan masyarakat setempat,” ujarnya.
Andi Ikbal juga menekankan pentingnya dokumen KRB sebagai dokumen induk dalam penanggulangan bencana.
Dalam arahannya, ia menyampaikan tiga fokus utama forum ini, yakni identifikasi ancaman, pemetaan kerentanan (sosial, fisik, ekonomi, dan lingkungan), serta pemetaan kapasitas yang dimiliki daerah untuk penanggulangan bencana.
Mewakili Kalaksa BPBD Provinsi Sulsel, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Sulsel, Leonardy Sambo, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone atas pelaksanaan kegiatan ini.
Baca Juga : Sentuh Warga Pedalaman, Bupati Bone Buka TMMD ke 129 di Desa Pattuku
Ia juga menjelaskan mengenai hierarki dokumen KRB yang perlu diintegrasikan agar dapat menjadi dokumen bersama dalam upaya penanggulangan bencana di masa depan.
Nantinya, output dari KRB ini akan berupa peta risiko bencana.
Untuk memastikan validitas data, tim akan menerjunkan surveyor secara langsung ke setiap desa.
Adapun tahapan penyusunan KRB tersebut meliputi sosialisasi dan internalisasi, pengumpulan data, penyusunan peta bahaya, validasi lapangan, penyusunan peta kapasitas, perumusan draf laporan, hingga pelaksanaan diskusi publik.
Dokumen KRB periode 2027–2031 ini diharapkan dapat menjadi acuan utama bagi pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana secara efektif di wilayah Kabupaten Bone.
Sementara itu, salah satu peserta diskusi publik dan workshop yang juga menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan Tanete Riattang, Sudirman (akrab disapa Dodi), sangat mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh BPBD Bone ini.
Ia berharap BPBD Kabupaten Bone dapat selalu tanggap dalam menyikapi potensi maupun kejadian bencana di wilayah kecamatan.
“Kami bisa bekerja maksimal bila terjadi bencana jika ada dukungan penuh dari OPD terkait, seperti BPBD,” ucapnya.
