BONE, sindosulsel.com – Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Selasa (22/09/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan konsultasi mengenai pelaksanaan serta pengembangan Program Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Bone.
Andi Akmal diterima Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan KKP Ady Candra. Pertemuan turut dihadiri jajaran KKP yang menangani pembangunan dan penataan Kampung Nelayan Merah Putih.
Mereka adalah Eka Kurniadi selaku Katimja Fasilitasi Pembentukan, Pengembangan, dan Pembinaan Kelembagaan Usaha Nelayan; Novia Tri Rahmawati selaku Katimja Fasilitasi Diversifikasi Usaha Nelayan dan Akses Pembiayaan Usaha Nelayan; serta Achmad Fauzie selaku Katimja Fasilitasi Pengendalian, Pemantauan, dan Evaluasi Pembangunan dan Penataan Kampung Nelayan.
Pertemuan juga dihadiri Hendra Pramono selaku Katimja Fasilitasi Identifikasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan dan Penataan Kampung Nelayan serta Fitria Wahyu Andriani selaku Katimja Fasilitasi Kerja Sama Antarlembaga dalam Pembangunan dan Penataan Kampung Nelayan.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bone Hasnawati Ramli turut mendampingi Wakil Bupati Bone dalam kunjungan tersebut.
Pertemuan membahas kesiapan lokasi Kampung Nelayan Merah Putih di Bone, termasuk aspek administrasi, tata ruang, serta rekomendasi teknis yang diperlukan agar pembangunan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.
Ady Candra menjelaskan, berdasarkan hasil identifikasi KKP, terdapat lokasi Kampung Nelayan Merah Putih di Bone yang berada di kawasan sempadan sungai. Karena itu, pemerintah daerah memerlukan rekomendasi teknis dan izin pemanfaatan sempadan sungai dari instansi berwenang.
KKP juga tengah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat proses tersebut. Namun, pemerintah daerah tetap harus mengajukan permohonan dan menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan.
Baca Juga : Wabup Bone Andi Akmal Hadiri Rakor Kementan, Bahas Pengembangan Bioethanol
“Harapannya ada dukungan percepatan untuk proses mendapatkan rekomendasi teknis dari BWS. Namun, proses mendapatkan rekomendasi teknis dan izin tetap berdasarkan permohonan dari pemerintah daerah,” kata Ady Candra.
Ia mengatakan KKP akan memberikan asistensi kepada pemerintah daerah dalam menyiapkan dokumen dan memenuhi setiap tahapan yang diperlukan, terutama untuk lokasi yang berada di kawasan sempadan sungai.
Menanggapi hal tersebut, Andi Akmal menegaskan Pemkab Bone siap menindaklanjuti seluruh arahan pemerintah pusat. Ia meminta perangkat daerah terkait membentuk tim khusus untuk mengawal dan mempercepat pelaksanaan Program Kampung Nelayan Merah Putih.
“Insyaallah tim kami dari dinas terkait nanti menugaskan satu orang. Program ini betul-betul ada tim khusus untuk mempercepat apa yang menjadi arahan pusat,” ujar Andi Akmal.
Ia menjelaskan, Pemkab Bone selama ini mendampingi proses pemilihan lokasi. Sementara itu, penetapan lokasi diserahkan kepada KKP agar seluruh persyaratan program dapat terpenuhi dan tidak menimbulkan persoalan administrasi di kemudian hari.
Dalam pertemuan itu, Andi Akmal juga menyampaikan potensi pengembangan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) khusus nelayan di Kabupaten Bone, terutama di kawasan Bajoe. Menurutnya, sejumlah pengusaha telah menyatakan minat dan memiliki kesiapan untuk mendukung pembangunan fasilitas tersebut.
“Kami juga tertarik dengan masalah SPBU nelayan. Insyaallah pengusaha kami sudah banyak yang bertanya. Terutama di Bajoe, ada beberapa titik nelayan dan mereka punya dana yang cukup besar,” katanya.
Andi Akmal juga menyampaikan sejumlah usulan untuk mendapat perhatian pemerintah pusat pada 2027, termasuk pengembangan sektor perikanan tangkap dan budidaya.
Baca Juga : Hadiri Mappabaje’ dan Mappajala, Bupati Bone Salurkan 8.000 Benih Ikan
Menurutnya, masyarakat Bone mulai mengembangkan budidaya ikan air tawar karena permintaan pasar dinilai cukup menjanjikan. Ia berharap Pemkab Bone juga dapat berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya mengenai pengembangan sektor tersebut.
“Di Bone sudah mulai terbiasa mengonsumsi ikan air tawar. Pasarnya sudah cukup bagus. Nelayan sekarang banyak yang membuka tambak-tambak ikan air tawar,” ujarnya.
Andi Akmal menegaskan Pemkab Bone akan lebih proaktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar potensi kelautan dan perikanan di daerah itu mendapat dukungan yang lebih besar.
“Karena kita tidak boleh ketinggalan. Kita harus menjemput bola dan berkomunikasi agar Bone mendapat perhatian. Garis pantai kita sangat panjang dan potensi lautnya juga sangat besar,” kata Andi Akmal.
Ady Candra memastikan KKP siap mendukung pengembangan program kelautan dan perikanan di Kabupaten Bone. Dalam waktu dekat, KKP akan menyampaikan surat kepada pemerintah daerah mengenai dukungan dan persyaratan yang perlu dipersiapkan.
“Kami siap mendukung yang di Bone. Namun, keamanan administrasi juga harus kita utamakan,” ujar Ady Candra.
Ia meminta Pemkab Bone menyiapkan dokumen pendukung, termasuk dokumen terkait kelaikan fungsi, tata ruang, dan persyaratan administrasi lainnya melalui perangkat daerah terkait.
Koordinasi lintas perangkat daerah juga diperlukan agar proses pengurusan berbagai persyaratan dapat berjalan bersama dan tidak dilakukan secara parsial.
Pertemuan tersebut menjadi langkah untuk memperkuat koordinasi antara Pemkab Bone dan KKP dalam mempercepat pelaksanaan Program Kampung Nelayan Merah Putih sekaligus mengembangkan potensi kelautan dan perikanan Kabupaten Bone.
