LUWU, sindosulsel.com – Sengketa lahan di wilayah konsesi pertambangan PT Masmindo Dwi Area (MDA) di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, mendapat perhatian serius Komisi III DPR RI.
Dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Bupati Luwu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, serta sejumlah aliansi masyarakat, Rabu (11/11/2026), Komisi III DPR RI meminta agar persoalan sengketa lahan terlebih dahulu diselesaikan melalui jalur mediasi.
Komisi III menekankan pentingnya penyelesaian yang adil, objektif, dan dapat diterima seluruh pihak, tanpa merugikan pihak yang memiliki hak atas lahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Tidak hanya itu, DPR RI juga meminta PT Masmindo Dwi Area memberikan kompensasi yang wajar dan proporsional kepada pihak-pihak yang mampu membuktikan keabsahan kepemilikan lahannya.
Hal tersebut menjadi salah satu poin penting dalam dokumen kesimpulan RDP dan RDPU Komisi III DPR RI dengan Bupati Luwu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, Aliansi Peduli Penggarapan Lahan Ranteballa, Aliansi Masyarakat Luwu Menggugat, Gerakan UMKM Masyarakat Lingkar Tambang, serta Aliansi Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat.
“Komisi III DPR RI meminta Bupati Luwu bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu segera mengupayakan penyelesaian sengketa lahan melalui mekanisme mediasi sebelum menempuh jalur hukum,” perintah Komisi III DPRD dalam surat tersebut.
“Penyelesaian harus dilakukan secara adil, objektif, dan dapat diterima semua pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan sesuai ketentuan perundang-undangan,” sambungnya.
Penyelesaian tersebut diarahkan untuk mencapai kesepakatan yang adil, objektif, dan dapat diterima bersama.
Baca Juga : Bupati Luwu Upayakan Pembangunan Jalan dan Irigasi di Pangi Raya
Komisi III juga meminta agar proses pemberian kompensasi oleh PT Masmindo Dwi Area didasarkan pada verifikasi dokumen dan hasil penelaahan Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu.
Artinya, kompensasi tidak diberikan hanya berdasarkan klaim sepihak, melainkan harus memiliki dasar kepemilikan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Persoalan lain yang menjadi perhatian Komisi III DPR RI adalah potensi tumpang tindih klaim penguasaan lahan serta penggunaan legitimasi adat.
Untuk itu, Bupati Luwu bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu dan pemangku adat yang sah diminta melakukan verifikasi secara transparan, objektif, dan berkeadilan terhadap dokumen-dokumen penguasaan lahan.
Baca Juga : Bupati Luwu Targetkan 16 Peserta Pelatihan Operator Dump Truck Terserap Dunia Kerja
Dalam dokumen tersebut, Komisi III secara khusus menyebut struktur adat Kedatuan Luwu serta Maklumat Datu Luwu Nomor 126/KDL-PLP/X/2026 sebagai rujukan dalam proses verifikasi.
Langkah ini dinilai penting untuk mencegah munculnya klaim sepihak maupun penyalahgunaan legitimasi adat dalam persoalan penguasaan tanah.
Selain persoalan pertanahan, Komisi III DPR RI juga meminta Polda Sulawesi Selatan dan Bupati Luwu memastikan investasi di Kabupaten Luwu berjalan baik.
Jaminan keamanan, ketertiban, kelancaran akses publik, serta aktivitas operasional di sekitar wilayah konsesi PT Masmindo Dwi Area menjadi perhatian.
Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin keselamatan pekerja, kelangsungan mata pencaharian masyarakat, serta aktivitas ekonomi pelaku UMKM lingkar tambang.
Empat poin kesimpulan tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian persoalan di sekitar wilayah konsesi pertambangan tidak hanya berkaitan dengan kepentingan investasi, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, penghormatan terhadap tatanan adat, dan keberlangsungan ekonomi warga.
Dokumen kesimpulan RDP dan RDPU tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dr. H. Moh Rano Alfath, S.H., M.H., Bupati Luwu, H. Patahudding, S.Ag., serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, Andi Sufi arma, S.H., M.H.
Dengan adanya kesimpulan tersebut, penyelesaian sengketa lahan di wilayah konsesi PT Masmindo Dwi Area diharapkan dapat dilakukan secara transparan dan berdasarkan bukti hukum yang jelas, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
