LUWU, sindosulsel.com – Persoalan pendataan petani kembali menjadi sorotan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.
Seorang petani atau pekebun kakao di Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Iwan Palla, mengaku kesulitan mengakses pupuk bersubsidi karena komoditas kakao yang dikelolanya tidak tercatat dalam data kelompok tani.
Persoalan ini memunculkan pertanyaan terhadap efektivitas pendataan dan pendampingan petani di tingkat lapangan.
Sebab, kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan yang masuk dalam sasaran penerima pupuk bersubsidi pemerintah.
Iwan Palla mengungkapkan, dirinya telah mengelola kebun kakao selama kurang lebih dua tahun terakhir.
Namun, ketika mendatangi pengecer resmi untuk mendapatkan pupuk, ia justru mendapat informasi bahwa tidak ada alokasi distribusi pupuk untuk wilayah Desa Padang Kalua.
Informasi tersebut disampaikan pengecer yang berada di Desa Tanarigella, Kecamatan Bua.
“Saya datang untuk mendapatkan pupuk karena kebun kakao sudah waktunya dipupuk, apalagi hujan mulai turun. Tetapi, saya mendapat informasi bahwa tidak ada distribusi pupuk untuk wilayah Desa Padang Kalua,” ujarnya, sesuai press release yang diterima sindosulsel.com.
“Saya berharap kebun kakao kami juga diperhatikan dan dimasukkan dalam pendataan agar bisa mendapatkan hak sesuai ketentuan,” sambungnya.
Persoalan tidak berhenti pada ketersediaan pupuk di tingkat pengecer.
Saat dilakukan penelusuran melalui penyuluh pertanian di Kabupaten Luwu, data Iwan Palla disebut hanya mencatat dirinya sebagai petani padi dan peternak.
Padahal, aktivitas sebagai peternak tersebut merupakan data lama sejak 2010.
Sementara dalam dua tahun terakhir, Iwan juga mengembangkan usaha perkebunan kakao sebagai salah satu sumber penghidupan keluarganya.
Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara aktivitas usaha tani di lapangan dengan data administrasi petani yang menjadi dasar pengusulan kebutuhan pupuk bersubsidi.
Merujuk Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, komoditas kakao secara tegas termasuk dalam subsektor perkebunan yang menjadi sasaran penerima pupuk bersubsidi.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 3.
Selain kakao, komoditas perkebunan lainnya yang masuk dalam daftar adalah tebu rakyat dan kopi.
Namun, akses terhadap pupuk bersubsidi tidak diberikan secara otomatis kepada setiap petani.
Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
Regulasi tersebut juga menetapkan batas penguasaan lahan paling luas dua hektare sesuai ketentuan yang berlaku.
Permentan Nomor 15 Tahun 2025 kemudian mengalami perubahan melalui Permentan Nomor 3 Tahun 2026.
Karena itu, pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi harus mengacu pada ketentuan terbaru tersebut.
Dengan demikian, persoalan yang dialami Iwan perlu ditelusuri lebih jauh.
Apakah kebun kakaonya belum pernah diusulkan dalam e-RDKK, belum diverifikasi oleh penyuluh, atau terdapat kendala lain dalam proses pendataan dan pengalokasian pupuk.
Di sisi lain, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan menegaskan pentingnya peran aktif penyuluh dalam pengawalan, pendampingan, dan transformasi sektor pertanian.
Mandat tersebut semestinya menjadi dorongan bagi penyuluh pertanian untuk memastikan kondisi petani di wilayah binaannya terpantau dengan baik, termasuk perubahan jenis usaha tani dan penambahan komoditas yang dikelola petani.
Jangan sampai petani yang masih aktif mengembangkan usaha perkebunan justru tidak terakomodasi karena data administrasinya tidak diperbarui.
Dalam kasus Iwan Palla, Dinas Pertanian Kabupaten Luwu bersama Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Bua perlu segera melakukan pemeriksaan terhadap data yang bersangkutan.
Verifikasi faktual di lapangan menjadi langkah penting untuk memastikan luas kebun, status pengelolaan, komoditas kakao, keanggotaan kelompok tani, serta kesesuaian data pada SIMLUHTAN dan e-RDKK.
Jika seluruh persyaratan terpenuhi, petani perlu difasilitasi untuk mengikuti mekanisme pemutakhiran data dan pengusulan kebutuhan pupuk sesuai jadwal serta ketentuan yang berlaku.
Persoalan ini juga perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.
Sebab, ketepatan data bukan sekadar urusan administrasi, melainkan menentukan apakah petani yang memenuhi persyaratan dapat terakomodasi dalam program bantuan pemerintah.
Jangan sampai petani sudah bekerja mengelola kebunnya, tetapi keberadaannya justru tidak terbaca dalam sistem pendataan yang menjadi dasar pelayanan negara.
Pemerintah Kabupaten Luwu, khususnya Dinas Pertanian dan jajaran penyuluh, perlu memastikan persoalan serupa tidak dialami petani lain.
Pendataan harus mengikuti kondisi riil di lapangan, bukan semata-mata mempertahankan catatan lama.
Bagi petani kecil seperti Iwan Palla, keterlambatan pembaruan data bukan persoalan sepele.
Ketika kebutuhan pupuk tidak dapat dipenuhi pada waktu yang tepat, produktivitas kebun dan penghasilan keluarga ikut dipertaruhkan.
