Agus menambahkan, penggunaan gedung pemerintah bisa menjadi salah satu solusi, untuk dipakai saat PSU. “Hal ini sekali lagi agar kita sebagai pengamanan bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” jelasnya.
Kanit Politik Polres Palopo Aiptu Masdar, yang mewakili Kapolres mengatakan, saat ini telah dilakukan penambahan personel pengamanan di tingkat kecamatan.
“ada penambahan 146 personel di seluruh kecamatan yang ada di Kota Palopo. Ini untuk mengamankan proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan,” kata Masdar. Ia menambahkan, saat ini juga sudah tiba personel Brimob dari Batalyon D sebanyak 1 SSK atau setara dengan 40 personel.
“Kita siap untuk membantu mengamankan PSU ini. Kami juga sudah memetakan kerawanan di setiap wilayah yang akan melaksanakan PSU ini,” katanya. “Intinya, kami siap memback-up seluruh rangkaian kegiatan dari teman-teman KPU,” lanjut Masdar.
Untuk diketahui, KPU Kota Palopo mengadakan rapat koordinasi ini terkait surat Bawaslu Kota Palopo tanggal 17 Februari 2024 Nomor 020/KA.02/K.SN.B/02/2024, perihal rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU).
Hal itu berdasarkan adanya surat pengawas TPS 14 Balandai, surat pengawas TPS 15 Rampoang, surat pengawas TPS 15 Temmalebba, dan surat pengawas TPS 02, Mungkajang.
Adapun TPS yang akan menggelar PSU di Kota Palopo yakni :
- TPS 2 Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang: PSU 1 surat suara yakni, Presiden & Wakil Presiden.
- TPS 14 Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara: PSU seluruh surat suara yakni, Presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD Kota.
- TPS 15 Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara: PSU 4 surat suara yakni, DPD, DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD Kota.
- TPS 15 Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara: PSU 1 surat suara yakni Presiden & Wakil Presiden.
Baca juga berita di Google News
