Kedua tersangka kini menghadapi sanksi hukum berat. “Mereka dijerat dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b jo. Pasal 1 subs 3e Undang-Undang Darurat RI No. 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi,” kata Kapolda Sulsel.
Selain itu, mereka juga dikenai pasal dalam Permendag No. 04 Tahun 2023 dan Perpres RI No. 15 Tahun 2011.
Berdasarkan aturan tersebut, kedua tersangka terancam hukuman penjara maksimal dua tahun serta denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pupuk subsidi merupakan program pemerintah untuk membantu petani kecil agar dapat membeli pupuk dengan harga terjangkau.
Namun, penyelewengan seperti ini justru menyebabkan kelangkaan pupuk dan mempersulit petani mendapatkan pasokan yang dibutuhkan.
Menurut data dari Kementerian Pertanian, setiap tahun pemerintah mengalokasikan jutaan ton pupuk bersubsidi untuk mendukung sektor pertanian.
Sayangnya, banyak kasus penyelewengan pupuk subsidi terjadi di berbagai daerah, mulai dari penimbunan, distribusi tidak tepat sasaran, hingga penjualan ilegal dengan harga tinggi.
Kapolda Sulsel menegaskan bahwa pihak kepolisian akan terus meningkatkan pengawasan terhadap distribusi pupuk subsidi, terutama di daerah-daerah rawan penyalahgunaan.
“Kami tidak akan membiarkan praktik semacam ini terjadi. Penyelewengan pupuk subsidi adalah kejahatan yang merugikan petani dan mengancam ketahanan pangan nasional,” ujar Irjen Pol Yudhiawan.
Untuk mencegah kasus serupa, pemerintah dan aparat kepolisian telah mengambil berbagai langkah, dengan menerapkan sistem distribusi berbasis teknologi guna memastikan pupuk sampai ke petani yang berhak menerimanya.
Selain itu juga telah dilakukan pengawasan ketat terhadap distributor dan pengecer guna menghindari praktik kecurangan, menjatuhkan sanksi tegas bagi pelaku penyalahgunaan pupuk subsidi, baik dari kalangan aparat desa, distributor, maupun petani itu sendiri.
Kasus ini menjadi peringatan keras bagi pihak-pihak yang mencoba menyalahgunakan distribusi pupuk subsidi.
Keberhasilan Polda Sulsel dalam mengungkap jaringan penjualan ilegal ini menunjukkan bahwa hukum akan ditegakkan tanpa pandang bulu.
Masyarakat, terutama para petani, diimbau untuk segera melaporkan jika menemukan adanya dugaan penyalahgunaan pupuk subsidi di wilayah mereka.
Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan program pupuk bersubsidi dapat berjalan sesuai tujuan, sehingga para petani benar-benar mendapatkan hak mereka dan hasil pertanian tetap terjaga.
