SINDOSULSEL.COM, Pangkep – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) kembali menunjukkan langkah progresif dalam mendorong inklusi keuangan melalui Rapat Koordinasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), usai meraih TPAKD Award Tahun 2024 sebagai pelaksana terbaik program Layarku.
Penghargaan tersebut diraih berkat sinergi aktif seluruh Industri Jasa Keuangan (IJK) dalam memberikan edukasi keuangan hingga menjangkau desa-desa dan pulau-pulau terpencil di Pangkep.
Rapat koordinasi ini menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal dan memperluas layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
Kepala OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch. Muchlasin, menegaskan bahwa TPAKD berperan strategis dalam menjembatani kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor jasa keuangan.
“Kami mendukung optimalisasi TPAKD Pangkep sebagai penggerak perluasan akses keuangan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk UMKM dan daerah pedesaan,” ujarnya.
Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau, menyoroti tantangan geografis wilayah Pangkep yang terdiri dari daratan, kepulauan, dan pegunungan.
Ia menekankan pentingnya pendekatan digital, edukatif, dan kolaboratif untuk menjawab tantangan pemerataan akses keuangan.
Dalam paparannya, Analis Senior OJK Indra Natsir Dahlan memaparkan kinerja sektor jasa keuangan Kabupaten Pangkep hingga Maret 2025.
Total aset perbankan tercatat sebesar Rp2,22 triliun, tumbuh 0,90% (yoy). Dana Pihak Ketiga mencapai Rp1,43 triliun (naik 0,68%), sementara penyaluran kredit mencapai Rp2,19 triliun.
Rasio intermediasi (LDR) berada di angka tinggi 153,54% dengan tingkat kredit bermasalah (NPL) yang terkendali di 2,28%.
Sebanyak 55,22% dari total kredit disalurkan ke sektor produktif, terutama perdagangan dan pertanian.
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp120 miliar, menjadi bukti nyata keberhasilan sinergi pemerintah dan lembaga keuangan dalam mendorong UMKM.
Mengacu pada Peta Jalan TPAKD Sulawesi Selatan, tahun 2025 menjadi tonggak percepatan pelaksanaan berbagai program strategis, antara lain:
-
EPIKS (Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan) – Mendorong keuangan syariah di lingkungan pesantren.
-
Klasterisasi UMKM – Telah terbentuk 1.308 klaster dengan plafon pembiayaan mencapai Rp681,93 miliar untuk 19.526 debitur di Sulsel dan Sulbar.
-
Program Layarku – Mengoptimalkan jaringan IJK untuk menjangkau desa-desa terpencil.
-
Ekosistem Keuangan Inklusif Desa – Mendorong layanan keuangan inklusif di wilayah perdesaan.
-
Budidaya Pisang Cavendish – Penyaluran KUR senilai Rp1 miliar untuk pengembangan lahan 10 hektare.
Kepala Seksi PPA II B Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulsel, Iman Rohendiawan, menyampaikan strategi optimalisasi penggunaan dana desa, termasuk peningkatan kapasitas aparatur, transparansi pengelolaan keuangan, dan penguatan infrastruktur digital.
Hingga saat ini, Pangkep telah memiliki 13 desa mandiri—naik signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya 6 desa.
Melalui sinergi TPAKD, akses keuangan bukan sekadar angka, tapi juga harapan. Ini adalah bagian dari upaya mewujudkan Pangkep yang inklusif, mandiri, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045.
