SINDOSULSEL.COM, Makassar – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Makassar menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam menerapkan sistem pembayaran non-tunai berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di pasar tradisional, terminal, dan layanan publik.
Kebijakan digitalisasi ini merupakan bagian dari visi kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham (Appi–Aliyah) untuk mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam transaksi keuangan masyarakat.
Ketua Bidang Perencanaan dan Pemetaan Wilayah DPD KNPI Kota Makassar, Syahrullah Sanusi, menyebut penerapan QRIS merupakan bentuk nyata inovasi sosial yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Inovasi teknologi yang diterapkan Pemkot Makassar berdampak positif pada inovasi sosial kemasyarakatan. Ini langkah penting meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui solusi berbasis teknologi,” ujar Syahrullah, Selasa, 29 Juli 2025.
Ia menyebut digitalisasi pasar melalui QRIS memberi akses yang lebih luas terhadap layanan penting bagi pelaku usaha mikro, pedagang tradisional, dan konsumen — dengan sistem transaksi yang cepat, aman, dan bebas pungli.
“Digitalisasi ini bukan hanya soal kemajuan teknologi, tapi juga tentang keadilan akses ekonomi bagi semua lapisan masyarakat,” tambahnya.
Syahrullah pun mengkritik pernyataan seorang oknum yang menolak kebijakan QRIS.
Ia menyebut narasi tersebut menyesatkan publik dan tidak memahami arah pembangunan Makassar yang mengedepankan inovasi dan pelayanan publik modern.
“Di tengah semangat kolaborasi, sangat disayangkan masih ada suara yang membawa narasi ketinggalan zaman. QRIS bukan ancaman, tapi solusi,” tegasnya.
DPD KNPI Kota Makassar menyatakan komitmennya untuk terus mendukung inovasi dan pembangunan digital yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Appi–Aliyah.
“Kami berdiri di barisan kemajuan. Jangan biarkan ruang publik dipenuhi suara-suara sumbang yang tidak punya kontribusi. Mari kita wujudkan Makassar dua kali tambah baik,” tutup Syahrullah.
Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan bahwa sistem QRIS menjadi bagian dari strategi pemerintah kota dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang inklusif dan memberdayakan.
“QRIS bukan sekadar alat bayar, tapi jembatan bagi pelaku UMKM untuk ikut dalam sistem ekonomi yang transparan, efisien, dan berkeadilan,” ujar Aliyah.
Ia juga mengapresiasi dukungan KNPI Makassar yang turut mengedukasi masyarakat soal manfaat digitalisasi.
“Kami berharap semakin banyak pemuda yang menjadi agen literasi digital di lingkungannya. Bersama, kita bisa mempercepat transformasi ini demi Makassar yang lebih unggul,” kuncinya.
