SINDOSULSEL.COM, Luwu – Pemerintah Kabupaten Luwu melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) bersama tim melakukan survei lapangan ke dua lokasi calon Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Rante Belu dan Kelurahan Bone Pute, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu.
Kegiatan survei ini merupakan langkah awal Pemkab Luwu dalam menyusun proposal usulan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia agar wilayah pesisir tersebut masuk dalam program nasional pemberdayaan nelayan terpadu.
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Luwu, Moch Arsal Arsyad, yang turut memimpin survei, mengatakan bahwa program Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan menjadi momentum penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan di pesisir selatan Luwu.
“Sesuai arahan Bapak Bupati dan Wakil Bupati, kami berupaya menyiapkan data dan kelayakan lokasi agar usulan Luwu bisa diterima oleh KKP,” ujarnya, Rabu, (15/12025).
“Program ini sangat strategis karena bukan hanya membangun infrastruktur perikanan, tapi juga mendorong kemandirian ekonomi nelayan,” lanjut Arsal.
Baca Juga : Bappelitbangda Luwu Meriahkan HUT RI ke-80, Tampilkan Semangat Kolaborasi dan Cinta Budaya Lokal
Ia menjelaskan, kedua lokasi tersebut memiliki potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar namun masih membutuhkan dukungan sarana seperti pelabuhan nelayan, tempat pelelangan ikan, dan fasilitas pengolahan hasil laut.
“Melalui program Kampung Nelayan Merah Putih, kita ingin menghadirkan pusat kegiatan ekonomi nelayan yang terintegrasi, mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran,” tambahnya.
Sebagai informasi, Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan inisiatif nasional dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang diluncurkan sejak tahun 2023.
Program ini bertujuan membangun kampung-kampung nelayan modern di seluruh Indonesia dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, perbaikan infrastruktur pesisir, serta peningkatan akses ekonomi dan pendidikan bagi keluarga nelayan.
Kampung Nelayan Merah Putih juga menjadi simbol komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan ekonomi maritim dan pemerataan pembangunan di kawasan pesisir.
“Jika disetujui, Luwu akan menjadi salah satu daerah pesisir di Sulawesi Selatan yang menjadi contoh keberhasilan sinergi pusat dan daerah dalam membangun kampung nelayan modern,” tutup Arsal.
