SINDOSULSEL.COM, Makassar – Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Selatan di Baruga Pinisi Lantai 4, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Rabu (03/12/2025).
Agenda yang digelar melalui kolaborasi Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu mengangkat tema tentang upaya stabilisasi harga jelang perayaan Natal dan Tahun Baru serta penguatan digitalisasi transaksi pemerintahan guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi menekankan pentingnya langkah cepat dan terkoordinasi dalam merespons potensi kenaikan harga komoditas strategis.
“Beras, cabai rawit, cabai merah, dan ikan bandeng adalah komoditas yang harus kita antisipasi sejak dini. Pemerintah daerah perlu lebih responsif, aktif memantau stok, dan bekerja terintegrasi agar stabilitas harga tetap terjaga,” ujarnya.
Menurutnya, pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada pasokan, tetapi juga pada sistem data dan transaksi yang lebih terukur dan transparan melalui penguatan TP2DD di daerah.
Baca Juga : Bupati Bone Terima Aliansi Pemuda Bersatu
Dalam forum tersebut, Wakil Bupati Bone memaparkan kondisi inflasi Bone yang berada pada angka -0,27 persen.
Ia menyebut tren tersebut sebagai capaian positif yang harus dipertahankan melalui koordinasi lintas sektor.
“Kami mengendalikan inflasi melalui langkah strategis di lapangan, dan sejauh ini hasilnya cukup baik,” kata Andi Akmal.
Ia juga menyampaikan capaian peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai wujud keberhasilan transformasi digital dalam sistem perpajakan daerah.
“Dibandingkan tahun lalu, Bone mencatat tambahan PAD sebesar Rp57 miliar. Dengan sisa waktu sebulan, kami optimistis dapat menembus Rp70 miliar. Digitalisasi pajak akan terus diperkuat agar lebih transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Wakil Bupati turut menyoroti komoditas cabai sebagai salah satu produk unggulan Bone.
Ia menilai pentingnya hilirisasi dan teknologi penyimpanan agar suplai tidak membludak saat panen raya sehingga harga tetap stabil.
Ia juga mendorong pemerintah menetapkan harga acuan bagi komoditas strategis seperti beras, jagung, dan cabai demi melindungi petani dari penurunan harga yang merugikan.
“Transaksi digital adalah bagian dari adaptasi kita terhadap perubahan. Sistem yang baik harus berdampak pada peningkatan PAD. Tanpa anggaran, pembangunan tidak bisa berjalan,” tambahnya.
Sinergi pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan perbankan diharapkan memperkuat langkah pengendalian inflasi serta percepatan digitalisasi layanan publik di Sulawesi Selatan, terutama menjelang momen Natal dan Tahun Baru.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekda Provinsi Sulawesi Selatan, para bupati dan wali kota, unsur Forkopimda, serta pimpinan OPD se-Sulsel.
