SINDOSULSEL.COM, Sidrap – Ancaman fenomena iklim ekstrem El Nino Godzilla yang diprediksi akan melanda pada paruh kedua tahun ini memicu Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) untuk mengambil langkah antisipatif yang komprehensif.
Guna mematangkan strategi menghadapi kondisi tersebut, jajaran pemerintah daerah melangsungkan Rapat Koordinasi (Rakor) Pangan di Aula Saromase, Kompleks SKPD, pada Rabu (01/04/2026).
Agenda besar ini merupakan kelanjutan dari hasil Musyawarah Tudang Sipulung untuk mengevaluasi pelaksanaan Musim Tanam I sekaligus merancang skenario perlindungan produksi pada Musim Tanam II.
Hadir memimpin langsung jalannya rapat bersama Wakil Bupati Nurkanaah, Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif mengingatkan seluruh elemen pertanian tentang urgensi pertemuan tatap muka tersebut.
Ia menyoroti perkiraan datangnya musim kemarau ekstrem yang kemungkinan besar akan berlangsung dari Juli hingga Oktober mendatang.
Langkah taktis ini wajib segera dieksekusi demi mempertahankan eksistensi Sidrap sebagai salah satu lumbung pangan andalan nasional di tengah guncangan ketidakpastian cuaca global.
Pertemuan strategis ini dihadiri tidak kurang dari 500 peserta lintas sektor yang memadati ruangan. Selain jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Asisten, dan Staf Ahli, hadir pula Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sukamandi Zainal Abidin, Ketua DPRD Takyuddin Masse, Sekretaris Daerah Andi Rahmat Saleh, hingga jajaran Forkopimda.
Barisan pemangku kepentingan juga diperkuat oleh perwakilan BUMN dan BUMD yang berkaitan dengan ekosistem pertanian, seperti PLN, Bulog, Bank Sulselbar, BPJS Ketenagakerjaan, BPS, dan Pupuk Indonesia.
Di lini operasional lapangan, tampak hadir para camat, lurah, kepala desa, penyuluh pertanian, pengurus KTNA, Perpadi, penangkar benih, hingga ratusan petani yang bertindak sebagai pelaksana IP300.
Dalam paparannya di hadapan ratusan peserta, Syaharuddin Alrif menargetkan agar produksi Gabah Kering Panen (GKP) mampu menyentuh angka satu juta ton pada tahun ini.
Demi merealisasikan ambisi tersebut di tengah ancaman kekeringan, jadwal Musim Tanam II akan dikebut.
Ia menginstruksikan seluruh pengolahan lahan untuk dituntaskan pada bulan April, disusul dengan proses penanaman benih varietas super genjah yang dijadwalkan pada rentang 15 hingga 20 April.
Strategi percepatan ini diharapkan memungkinkan petani melakukan panen raya pada awal Juli, tepat sebelum puncak kemarau melanda.
Dukungan infrastruktur dari pemerintah daerah juga telah disiapkan secara masif.
Anggaran bernilai miliaran rupiah dialokasikan khusus untuk membenahi fasilitas pengairan sentral, di antaranya dana perbaikan Bendung Timoreng sebesar Rp2,5 miliar, Bendung Bulu Cenrana menuju Salomallori senilai Rp5 miliar, serta Bendung Saddang yang disuntik dana pemeliharaan sebesar Rp7,4 miliar.
Sebagai pelengkap modernisasi, program kolaborasi “Listrik Masuk Sawah” yang menggandeng pihak PLN ditargetkan mulai tersambung ke lahan-lahan pertanian pada April atau Mei mendatang.
Terkait perluasan lahan, tahapan cetak sawah baru di wilayah Bumi Nene Mallomo dilaporkan terus berprogres. Dari total usulan awal seluas 1.700 hektare, sekitar 800 hektare telah berhasil digarap secara fisik.
Rencananya, pemerintah daerah akan kembali memperjuangkan usulan kuota cetak sawah baru seluas 1.500 hektare pada tahun ini.
Lebih jauh, Bupati sangat mendorong para petani di berbagai kawasan yang belum pernah tersentuh program optimalisasi lahan (oplah) rawa, seperti di Desa Sipodeceng, untuk segera mengajukan proposal ke pemerintah.
“Masih ada kurang lebih 4.000 hektare yang harusnya diperbaiki, maka tolong diusulkan semuanya untuk oplah rawa,” tegas Syaharuddin Alrif memberikan instruksi pemerataan fasilitas.
Skema pendaftaran yang proaktif ini juga ditekankan untuk program oplah non-rawa di desa-desa yang belum mendapat kuota penuh. Sebagai contoh, di Desa Talawe yang memiliki 18 kelompok tani, tahun lalu baru 5 kelompok yang berhasil diakomodasi.
Oleh karena itu, usulan tahun ini diminta untuk diajukan secara menyeluruh, termasuk untuk pengadaan irigasi perpompaan (irpom), irigasi perpipaan, damparit, maupun longstore.
Pertemuan akbar ini menghasilkan enam poin kesimpulan strategis yang akan menjadi pedoman kerja sektor pertanian Sidrap:
- Target Produksi Maksimal: Pemerintah mematok target ambisius 1 juta ton gabah dengan kewajiban produksi minimal 10 ton per hektare. Jika target desa tidak tercapai, jajaran pengurus Kelompok Tani maupun Gapoktan bersiap untuk dievaluasi hingga dirotasi.
- Genjot Produksi Akhir Tahun: Untuk menambah ketahanan pangan pada Musim Tanam III (September–Desember), distribusi bibit telah disiapkan bagi desa pelaksana IP300 yang memiliki struktur brigade pangan.
- Akselerasi Musim Tanam II: Mewajibkan dimulainya musim tanam pada 15 April 2026 secara serentak menggunakan stok benih super genjah yang telah dipersiapkan mandiri oleh petani.
- Jaminan Ekosistem Pasca Panen: Pemerintah memastikan kesiapan suplai air, pupuk, penyediaan jaring pengaman harga lewat Bulog, hingga kesiapan serapan gabah oleh Perpadi saat panen raya di bulan Juli.
- Restrukturisasi Kelompok Tani: Untuk efektivitas pembinaan, kelompok tani dengan luas garapan berlebih (hingga 80 hektare) akan dievaluasi dan dimekarkan menjadi kelompok-kelompok kecil dengan patokan standar 25 hektare per unit.
- Agresif Tarik Program Pusat: Dinas Pertanian diinstruksikan untuk proaktif menghimpun data usulan dari bawah terkait program Oplah Rawa, Oplah Non-Rawa, CSR, Irpom, hingga pembangunan embung untuk segera dieksekusi pembiayaannya oleh Kementerian Pertanian.
