BONE, sindosulsel.com – Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menerima kunjungan audiensi Anggota Komisi V DPR RI Teguh Iswara Suardi di Rumah Jabatan Bupati Bone, Watampone, pada Senin (27/07/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah kebutuhan pembangunan infrastruktur yang dinilai mendesak dan berpengaruh langsung terhadap aktivitas masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Bone.
Dalam audiensi itu, Andi Asman didampingi Asisten I Sekretariat Daerah Bone, Asisten II Sekretariat Daerah Bone, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah.
Pejabat yang hadir berasal dari Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Lingkungan Hidup.
Selain itu, pertemuan turut dihadiri perwakilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Dinas Pemuda dan Olahraga.
Teguh Iswara Suardi mengatakan dirinya telah menerima banyak aspirasi pembangunan dari masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bone.
Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur, perhubungan, pekerjaan umum, perumahan, serta pembangunan desa, Teguh menyatakan siap membantu mengawal berbagai usulan tersebut.
“Kami menerima cukup banyak aspirasi dari Bone, mulai dari P3A, Pamsimas, dan berbagai kebutuhan lainnya. Wilayah yang dipimpin Bapak Bupati sangat luas,” kata Teguh.
Ia menegaskan bahwa usulan dan rekomendasi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Bone akan diteruskan serta diperjuangkan sesuai bidang kerja Komisi V DPR RI.
Baca Juga : Bupati Bone Resmikan Jalan Lapeccang- Lonrong
“Pada prinsipnya, kami akan mengusulkan dan mengawal seluruh rekomendasi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Bone,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Andi Asman memaparkan sejumlah kebutuhan pembangunan jalan dan jembatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius adalah belum tersedianya akses jembatan yang memadai di Desa Ajallasse, Kecamatan Cenrana.
Menurut Andi Asman, sedikitnya lima desa di kawasan tersebut masih mengalami keterbatasan akses akibat belum adanya jembatan penghubung.
Kondisi itu membuat masyarakat harus mengandalkan perahu untuk menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari, termasuk ketika mengantar jenazah menuju tempat pemakaman.
“Di Desa Ajallasse, Kecamatan Cenrana, masyarakat sangat membutuhkan jembatan. Ada lima desa yang masih terisolasi,” kata Andi Asman.
Baca Juga : 16 Pejabat Eselon II Pemkab Bone Jalani Job Fit
Ia menggambarkan ketergantungan masyarakat terhadap transportasi air telah berlangsung dalam berbagai tahap kehidupan, mulai dari aktivitas sehari-hari hingga urusan kedukaan.
“Sejak lahir hingga mengantar jenazah ke pemakaman, masyarakat masih harus menggunakan perahu untuk beraktivitas,” ungkapnya.
Pembangunan jembatan di wilayah tersebut dinilai penting untuk membuka keterisolasian desa, mempercepat mobilitas masyarakat, serta mempermudah akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi.
Selain Kecamatan Cenrana, Bupati Bone juga menyampaikan persoalan akses jalan dan jembatan di wilayah Pasaka, Kecamatan Sibulue.
Masyarakat di kawasan tersebut disebut harus menempuh jalur memutar melalui Kecamatan Mare untuk menuju wilayah lain yang masih berada dalam Kecamatan Sibulue.
Kondisi tersebut menyebabkan waktu tempuh menjadi lebih panjang dan menghambat pergerakan warga maupun distribusi barang.
Pemkab Bone menilai pembangunan akses penghubung yang lebih layak dapat meningkatkan konektivitas antardesa dan memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat.
Andi Asman menegaskan bahwa dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan karena luasnya wilayah Kabupaten Bone serta besarnya kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur dasar.
Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat diharapkan dapat mempercepat pembangunan jalan, jembatan, sarana air bersih, serta fasilitas pendukung lainnya.
Pemkab Bone juga berharap usulan yang disampaikan kepada Komisi V DPR RI dapat masuk dalam program prioritas pemerintah pusat.
Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan tidak hanya membuka akses wilayah, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
