PALOPO, sindosulsel.com – Pemerintah Kota Palopo menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Kota Palopo.
Pada kesempatan yang sama, Pemkot Palopo juga menyerahkan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Palopo yang digelar di ruang rapat paripurna pada Senin (10/08/2026).
Dokumen tersebut diserahkan Wakil Wali Kota Palopo Akhmad Syarifuddin.
Dalam sambutan tertulis Wali Kota Palopo yang dibacakan Wakil Wali Kota, strategi kebijakan fiskal daerah 2027 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dengan tema “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat.”
Pemerintah daerah akan menjaga disiplin fiskal, meningkatkan kualitas belanja publik, serta memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu, Perubahan Tahun Anggaran 2026 masih berfokus pada agenda pembangunan daerah bertema “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi” menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera.
Akhmad Syarifuddin mengatakan dinamika perekonomian global dan berbagai tantangan ke depan menjadi pertimbangan dalam merancang kebijakan fiskal daerah.
Baca Juga : Pemkot Palopo Perkuat Pemetaan Kompetensi ASN melalui ProASN
Karena itu, kebijakan fiskal 2027 dan Perubahan 2026 diarahkan pada penguatan ketahanan fiskal daerah, peningkatan kualitas belanja publik, serta dukungan terhadap transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS 2027 mengusung tema “Akselerasi Daya Saing SDM, Transformasi Ekonomi dan Layanan Publik Berbasis Infrastruktur Inklusif serta Tata Kelola Digital.”
“Oleh sebab itu, Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan langkah awal dalam menentukan kebijakan keuangan daerah yang perlu diambil dalam menghadapi perubahan atas asumsi-asumsi ekonomi makro pada Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027,” kata Akhmad Syarifuddin.
Dalam rapat paripurna tersebut, Wakil Wali Kota juga memaparkan sejumlah asumsi yang menjadi dasar Rancangan KUA-PPAS 2027 dan Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026.
Baca Juga : Reses DPRD Palopo Tampung Keluhan Jalan hingga Fasilitas Posyandu
Sejumlah sasaran tetap menjadi prioritas Pemerintah Kota Palopo, di antaranya peningkatan produktivitas dan penguatan sumber daya manusia, pemanfaatan infrastruktur untuk pertumbuhan inklusif, serta pemenuhan belanja wajib atau mandatory spending pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Prioritas lainnya mencakup perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, serta kebijakan tematik dan isu strategis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Akhmad, arah kebijakan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan mencapai sasaran jangka menengah maupun jangka panjang menuju Visi Indonesia Emas 2045.
Ia menyebut pencapaian berbagai target pembangunan membutuhkan sumber daya yang cukup besar. Karena itu, penetapan belanja daerah harus mempertimbangkan skala prioritas program dan kegiatan serta ketersediaan sumber pendapatan.
Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara diharapkan menjadi pedoman dalam menyusun program kerja yang lebih terarah dan efisien, terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Di akhir sambutannya, Akhmad berharap Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 dapat dibahas serta disepakati bersama DPRD.
Kesepakatan tersebut selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Palopo Darwis dan dihadiri unsur pimpinan serta anggota DPRD Kota Palopo.
Turut hadir para staf ahli Wali Kota, asisten, pimpinan perangkat daerah, camat, lurah di lingkup Pemerintah Kota Palopo, serta sejumlah undangan lainnya.
