PALOPO, sindosulsel.com -Sebanyak 129 kejadian bencana alam tercatat di Sulawesi Selatan sepanjang 2026 hingga November. Jumlah tersebut terdiri atas 48 tanah longsor, 47 angin puting beliung, dan 34 banjir.
Bahkan, kejadian angin puting beliung tahun ini telah melampaui total kejadian sepanjang 2025 yang tercatat sebanyak 32 kasus. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam penguatan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di Sulawesi Selatan, termasuk Kota Palopo.
Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Kota Palopo bersama TNI, Polri, dan sejumlah instansi terkait mengikuti Apel Gelar Pasukan dan Peralatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam di Markas Komando (Mako) Polres Palopo, Kamis (5/11/2026).
Apel dipimpin Kapolres Palopo AKBP Arvin Hariyadi, S.IK. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Palopo, Dr. H. Andi Poci, S.IP., M.Si., turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Baca juga : Kabut Asap Selimuti Palopo, Dinkes Sebut Kasus ISPA Tak Melonjak
Dalam amanat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan Irjen Pol. Dr. M. Awal Chairuddin, S.I.K., M.H., yang dibacakan Kapolres Palopo, disebutkan bahwa Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan bencana cukup tinggi.
Kondisi geografis yang beragam, mulai dari kawasan pegunungan, dataran rendah, hingga pesisir, menyimpan potensi bencana berupa banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung.
Data kejadian bencana pada 2025 mencatat sebanyak 270 peristiwa, terdiri atas 158 tanah longsor, 80 banjir, dan 32 angin puting beliung.
Sementara pada 2026, hingga pelaksanaan apel, tercatat 129 kejadian bencana. Dari jumlah tersebut, 48 merupakan tanah longsor, 47 angin puting beliung, dan 34 banjir.
Baca juga : Dua Kelompok Warga Palopo Sepakat Berdamai, Sumber Konflik Diminta Diusut
“Perlu dicermati bahwa kejadian angin puting beliung tahun ini telah melampaui kejadian tahun lalu,” demikian salah satu penekanan dalam amanat Kapolda Sulsel.
Kapolda menegaskan, mitigasi bencana harus dilakukan secara terpadu, baik sebelum, saat, maupun setelah bencana. Kolaborasi antarinstansi dan keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam penanganannya.
Dalam amanat tersebut, Kapolda juga menekankan sejumlah langkah kesiapsiagaan. Di antaranya melakukan pemetaan wilayah rawan bencana secara rinci, meningkatkan edukasi dan imbauan kepada masyarakat, serta memastikan personel dan sarana prasarana dalam kondisi siap digunakan.
Peralatan seperti kendaraan operasional, perahu karet, alat komunikasi, dan logistik lapangan diminta diperiksa serta dirawat secara berkala agar dapat digunakan ketika dibutuhkan.
Selain itu, koordinasi lintas sektor perlu diperkuat dengan melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, Basarnas, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan Pemadam Kebakaran.
Kapolda juga meminta penyiapan posko bencana yang mampu memberikan pelayanan kesehatan, distribusi logistik, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Baca juga : Pemkot Palopo Ikuti Verifikasi Lapangan PUG 2026 Secara Daring
Penanganan bencana, lanjutnya, harus mengutamakan evakuasi dan penyelamatan warga. Bantuan darurat berupa makanan, air bersih, obat-obatan, dan tenda juga perlu disalurkan, disertai upaya pemulihan infrastruktur, dukungan psikososial, rehabilitasi ekonomi, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola risiko bencana.
“Sekali lagi saya tegaskan, kesiapsiagaan tidak boleh menunggu bencana datang, pastikan setiap personel dan peralatan siap digerakkan kapanpun dibutuhkan,” demikian amanat Kapolda Sulsel.
Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan pemeriksaan peralatan kesiapsiagaan untuk memastikan sarana pendukung penanggulangan bencana dalam kondisi siap digunakan.
Selain Pj Sekda Palopo, kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Kodim 1403 Palopo, Kasatpol PP, Kepala Pelaksana BPBD Kota Palopo, Kanit Siaga SAR Palopo, KPHL Lamasi/Palopo, unsur Damkar Palopo, serta pejabat utama Polres Palopo.
