MAKASSAR, sindosulsel.com – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memaparkan inovasi digital Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui aplikasi Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar (Lontara+) dalam penjurian Program Innovation in Sustainable Development Management (I-SIM) 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Lantai 4, Graha Surveyor Indonesia, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparannya, Munafri yang akrab disapa Appi memperkenalkan Lontara+ sebagai super apps resmi Pemkot Makassar yang mengintegrasikan lebih dari 300 layanan publik dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam satu platform digital.
Di hadapan tim penilai, Appi menjelaskan bahwa Lontara+ tidak sekadar menjadi aplikasi pelayanan publik, tetapi juga berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam merespons berbagai persoalan perkotaan.
“Kami membawa satu Super Apps yang dibuat oleh rekan-rekan di Pemerintah Kota Makassar, namanya Lontara+. Seluruh keluh kesah dan persoalan yang ada di tengah masyarakat bisa masuk ke dalam aplikasi ini,” ujar Munafri.
Menurutnya, pengembangan Lontara+ merupakan bagian dari transformasi digital pelayanan publik yang bertujuan memangkas rantai birokrasi, mencegah praktik pungutan liar (pungli), serta mempermudah masyarakat mengakses layanan pemerintahan secara cepat dan transparan.
Melalui platform tersebut, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan sekaligus mengakses berbagai layanan tanpa harus mendatangi sejumlah kantor pemerintahan.
“Melalui satu kanal terintegrasi, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan sekaligus mengakses berbagai kebutuhan pelayanan tanpa harus mendatangi sejumlah kantor pemerintahan,” jelasnya.
Baca Juga : Respons Keluhan Warga, Pemkot Makassar Benahi Drainase Lorong Pongtiku
Appi mengungkapkan, Lontara+ juga dikembangkan untuk menjawab berbagai tantangan perkotaan, mulai dari pelayanan publik, permasalahan infrastruktur, banjir dan genangan, kemacetan, hingga peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Sejak mulai dikembangkan pada 2025, aplikasi tersebut terus diperluas dengan mengintegrasikan berbagai informasi dan layanan pemerintahan agar dapat diakses masyarakat melalui satu platform.
Dari sisi pemanfaatan, Lontara+ menunjukkan perkembangan signifikan.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam penjurian I-SIM 2026, aplikasi tersebut telah memiliki lebih dari 76 ribu pengguna dengan jumlah aktivasi mencapai lebih dari 3,9 juta.
Selain itu, lebih dari 20 ribu pengaduan masyarakat telah disampaikan melalui platform tersebut.
Dari jumlah itu, sebanyak 18.819 aduan dilaporkan berhasil diselesaikan, dengan tingkat penyelesaian mencapai 91,7 persen.
Capaian tersebut dinilai menjadi salah satu indikator pemanfaatan teknologi digital dalam memperpendek jarak komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus mempercepat penanganan berbagai persoalan di lapangan.
Baca Juga : TPA Tamangapa Berbenah, Pemkot Makassar Mulai Tinggalkan Sistem Open Dumping
Appi menegaskan, keberhasilan transformasi digital pemerintahan tidak hanya diukur dari jumlah aplikasi yang dikembangkan, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Karena itu, Pemkot Makassar terus mendorong partisipasi masyarakat agar lebih aktif memanfaatkan kanal pengaduan resmi pemerintah.
Salah satu langkah yang direncanakan adalah penyelenggaraan Lontara+ Award sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat dan perangkat daerah yang aktif menggunakan serta menindaklanjuti pengaduan melalui aplikasi tersebut.
Penghargaan itu juga diharapkan dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat respons pemerintah terhadap kebutuhan warga.
Dalam kesempatan tersebut, Appi juga berharap pelaksanaan I-SIM 2026 dapat menjadi wadah bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk memperkenalkan inovasi dan saling berbagi praktik terbaik dalam tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, setiap kabupaten dan kota memiliki program unggulan yang berpotensi dikembangkan menjadi contoh bagi daerah lainnya.
“Harapan kita, hampir seluruh kota maupun kabupaten di Indonesia memiliki program-program yang layak dijadikan percontohan,” tuturnya.
Ia menilai inovasi yang dikembangkan pemerintah daerah semestinya tidak hanya memberikan manfaat bagi daerah asal, tetapi juga dapat menjadi referensi untuk diterapkan di wilayah lain sesuai kebutuhan masing-masing.
Dengan demikian, berbagai inovasi pelayanan publik diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan.
“Melalui I-SIM ini, kita berharap keunggulan yang dimiliki daerah dapat dieksplorasi dengan baik, sehingga bisa direplikasi untuk bersama-sama membangun secara berkelanjutan,” pungkas Appi.
