MAKASSAR, sindosulsel.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus berupaya mempercepat pembangunan Jembatan Kembar Barombong yang selama ini dinantikan masyarakat untuk mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut.
Namun, rencana pembangunan jembatan tersebut masih menghadapi kendala serius akibat persoalan legalitas dan sengketa kepemilikan lahan pada tiga bidang tanah yang masuk dalam lokasi pengadaan tanah.
Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar, Muh Izhar Kurniawan, mengungkapkan bahwa Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, telah menginstruksikan percepatan pembebasan lahan agar pembangunan Jembatan Barombong dapat segera direalisasikan.
Menurut Izhar, arahan tersebut merupakan respons pemerintah terhadap aspirasi dan keluhan masyarakat terkait kondisi akses jalan di kawasan Barombong yang kerap mengalami kepadatan kendaraan.
Meski demikian, proses pengadaan tanah belum dapat dituntaskan karena masih terdapat sejumlah pihak yang saling mengklaim kepemilikan atas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan jembatan.
“Bapak Wali Kota ingin pembangunan Jembatan Barombong dipercepat demi kelancaran akses jalan. Tetapi, persoalan lahannya masih bersengketa karena ada warga yang saling mengklaim kepemilikan,” ujar Izhar, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, masing-masing pihak mengantongi dokumen yang diklaim sebagai dasar kepemilikan atau penguasaan tanah, mulai dari alas hak hingga sertifikat.
Kondisi tersebut membuat pemerintah harus berhati-hati sebelum mengambil keputusan terkait pembayaran ganti kerugian lahan.
“Warga saling klaim sebagai pemilik lahan dengan alas hak dan sertifikat. Ini menjadi kendala. Jadi, bukan soal lambatnya pembangunan, tetapi ada persoalan legalitas kepemilikan tanah yang harus diselesaikan,” jelasnya.
Izhar mengungkapkan, berdasarkan hasil penelusuran sementara bersama Kantor Pertanahan atau ATR/BPN Kota Makassar, terdapat sejumlah klaim kepemilikan lahan dengan dasar dokumen yang berbeda.
Persoalan tersebut semakin kompleks karena adanya gugatan dari beberapa pihak, termasuk PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), serta gugatan yang melibatkan Haji Paju Timula bersama sejumlah warga di sekitar lokasi pengadaan tanah.
Selain gugatan, pemerintah juga menerima somasi dari seorang warga yang mengklaim memiliki hak atas salah satu bidang tanah yang menjadi objek pengadaan.
“Jadi, ada gugatan dan ada juga somasi. Ini yang harus kami cermati secara hati-hati agar proses pengadaan tanah tidak menimbulkan persoalan hukum baru,” katanya.
Menurut Izhar, apabila pemerintah melakukan pembayaran kepada salah satu pihak sebelum status kepemilikan tanah dipastikan, hal tersebut berpotensi memicu persoalan hukum di kemudian hari.
Pasalnya, terdapat pihak lain yang juga mengklaim memiliki hak atas objek tanah yang sama dengan dokumen legalitas berbeda.
Baca Juga : Dulu Berlumpur dan Sulit Dilalui, Jalan Romang Tangayya Kini Dibeton
Berdasarkan penelusuran sementara, tiga pihak yang disebut memiliki dasar penguasaan atau alas hak atas tanah terdampak adalah Amsal Sampetondok, Rabaya, dan Jasmani Agi.
Ketiganya disebut memiliki dokumen penguasaan maupun kepemilikan tanah yang berbeda sehingga membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.
Untuk bidang tanah yang diklaim Amsal Sampetondok, luas lahan yang terdampak pengadaan tanah mencapai sekitar 520 meter persegi.
Lahan tersebut merupakan bagian dari bidang tanah seluas 1.175 meter persegi yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 244.
Dokumen tersebut dilengkapi surat ukur tertanggal 10 November 2008, sedangkan sertifikatnya diterbitkan pada 12 Desember 2008.
Sementara itu, Rabaya memiliki dasar penguasaan berupa Surat Keputusan (SK) Redistribusi yang disebut diterbitkan pada 1964.
Adapun Jasmani Agi memiliki dokumen berupa surat peralihan hak.
Izhar menjelaskan, perbedaan dokumen tersebut memerlukan penelusuran mendalam untuk memastikan status hukum setiap bidang tanah sekaligus menentukan pihak yang berhak menerima pembayaran ganti kerugian.
“Termasuk memastikan apakah dokumen redistribusi dan surat peralihan hak tersebut masih dapat menjadi dasar pembayaran atau memerlukan penegasan status hukum lebih lanjut,” tuturnya.
Di sisi lain, PT GMTD juga disebut memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di kawasan tersebut dengan luasan diperkirakan mencapai delapan hektare.
Baca Juga : Kado HUT ke-419 Makassar, Jembatan Kaccia Kini Bisa Dilalui Kendaraan
Keberadaan berbagai klaim dan dokumen tersebut menjadi bagian dari persoalan yang masih perlu diverifikasi oleh instansi berwenang.
Menghadapi persoalan legalitas tersebut, Pemkot Makassar memutuskan menyesuaikan mekanisme pengadaan tanah untuk pembangunan Jembatan Kembar Barombong.
Jika sebelumnya proses pengadaan direncanakan melalui mekanisme pembayaran langsung atau business to business (B to B), kini pemerintah mengarahkan proses tersebut melalui tahapan pengadaan tanah dengan melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Izhar menjelaskan, perubahan mekanisme dilakukan untuk memastikan seluruh proses pengadaan tanah berjalan sesuai ketentuan hukum.
Dalam skema tersebut, Pemkot Makassar terlebih dahulu melakukan tahapan persiapan serta verifikasi dokumen sebelum diteruskan kepada Kantor Wilayah ATR/BPN untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Setelah persyaratan terpenuhi, proses pelaksanaan pengadaan tanah akan dilanjutkan melalui mekanisme yang berlaku, termasuk pembentukan satuan tugas untuk melakukan pendataan dan verifikasi objek serta subjek tanah.
“Jadi, solusi kami lakukan, prosesnya tetap berjalan. Hanya saja, skemanya berubah karena kondisi dan persoalan legalitas yang muncul. Kami harus melibatkan ATR/BPN agar seluruh proses pengadaan tanah ini benar-benar sesuai ketentuan,” terangnya.
Ia menambahkan, hasil verifikasi dokumen dan penilaian nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah penyelesaian.
Apabila memenuhi persyaratan hukum, pembayaran ganti kerugian juga dapat ditempuh melalui mekanisme konsinyasi atau penitipan uang ganti kerugian di pengadilan.
Mekanisme tersebut menjadi salah satu opsi apabila terdapat persoalan hukum terkait pihak yang berhak menerima pembayaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lebih lanjut, Izhar menjelaskan bahwa pembangunan Jembatan Kembar Barombong melibatkan pembagian kewenangan antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.
Pemkot Makassar bertanggung jawab terhadap proses pengadaan dan pembebasan lahan yang diperlukan untuk mendukung pembangunan.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berperan dalam memfasilitasi perencanaan serta koordinasi pembangunan.
Adapun pembangunan fisik jembatan menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), dengan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Pemerintah Kota Makassar bertanggung jawab pada proses pengadaan dan pembebasan lahan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berperan dalam memfasilitasi perencanaan serta koordinasi pembangunan, sedangkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) menangani pembangunan fisik jembatan melalui pendanaan APBN,” jelasnya.
Dengan pembagian kewenangan tersebut, penyelesaian persoalan lahan menjadi salah satu tahapan penting sebelum rencana pembangunan fisik jembatan dapat dilanjutkan.
Izhar memastikan Pemkot Makassar tetap berupaya mencari penyelesaian terhadap persoalan yang muncul dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan kepastian hukum.
Pihaknya juga memahami besarnya harapan masyarakat agar pembangunan Jembatan Kembar Barombong segera direalisasikan, mengingat kawasan tersebut merupakan salah satu jalur yang kerap mengalami kepadatan lalu lintas.
“Pada prinsipnya, pemerintah kota ingin persoalan ini segera menemukan jalan keluar. Tetapi, kami juga tidak ingin salah melakukan pembayaran atau justru menimbulkan konflik dan persoalan hukum di kemudian hari,” pungkas Izhar.
