SINDOSULSEL.COM, Makassar – Universitas Muslim Indonesia (UMI) kembali menegaskan perannya sebagai kampus rujukan bagi praktisi pemerintahan dan pengambil kebijakan.
Hal ini dibuktikan setelah sejumlah anggota DPRD dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kabupaten Morowali memilih melanjutkan studi di Program Pascasarjana UMI melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) pada Selasa (02/05/2026).
Pilihan tersebut bukan sekadar untuk meraih gelar akademik, melainkan untuk memperkuat kapasitas dalam membaca, menganalisis, dan menyelesaikan persoalan nyata di daerah.
Salah satu mahasiswa Pascasarjana UMI, Reflin Abd Rauf, yang juga merupakan Anggota DPRD Morowali periode 2024–2029, secara tegas mengungkapkan alasannya memilih UMI.
“Kami pilih UMI karena ilmunya langsung bisa diterapkan untuk daerah. Program RPL sangat membantu kami sebagai praktisi, dan dosen-dosennya tidak hanya kuat secara keilmuan, tetapi juga memahami realitas di lapangan,” ujarnya.
Menurutnya, proses pembelajaran di UMI tidak berhenti pada tataran teori, tetapi memberikan perspektif yang langsung bisa digunakan dalam penyusunan kebijakan, pengawasan, dan pelayanan publik.
Melalui Pascasarjana UMI, mahasiswa tidak hanya belajar, tetapi juga dituntut untuk menghasilkan riset yang menyentuh langsung persoalan strategis daerah.
Tiga kajian utama yang dihasilkan oleh para mahasiswa UMI asal Morowali menunjukkan arah dan kontribusi yang jelas:
-
Haryati (ASN Morowali): Mengungkap bahwa kewenangan camat masih dominan bersifat administratif dan belum optimal dalam menjawab dinamika kawasan industri. Ia merekomendasikan penguatan regulasi, kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat setempat.
-
Reflin Abd Rauf (Anggota DPRD Morowali): Menemukan bahwa pengawasan DPRD masih bersifat administratif dan reaktif. Riset ini juga mengungkap fakta penting mengenai adanya kesenjangan antara dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dengan kondisi lingkungan nyata, termasuk membedah persoalan degradasi hutan dan banjir.
-
Ahmad Hakim (Anggota DPRD Morowali): Menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dewan belum sepenuhnya menyentuh aspek substantif. Ia memberikan rekomendasi berupa penguatan regulasi, penggunaan tenaga ahli independen, serta penerapan sistem monitoring berbasis data.
Direktur Pascasarjana UMI, La Ode Husen, menegaskan bahwa kehadiran mahasiswa dari kalangan praktisi menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap kualitas UMI.
“Kami tidak hanya mendorong kajian teoritis, tetapi memastikan setiap mahasiswa mampu menghadirkan solusi nyata. Pascasarjana UMI menjadi ruang strategis bagi para pengambil kebijakan untuk meningkatkan kualitas pengabdian mereka,” tuturnya.
Hal ini dimungkinkan karena UMI menghadirkan sistem pembelajaran yang fleksibel melalui Program RPL yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
Program ini didukung oleh tenaga pengajar yang berpengalaman secara akademik maupun praktis serta berorientasi pada solusi nyata.
Ilmu yang dipelajari tidak berhenti di ruang kelas, tetapi dapat langsung bertransformasi menjadi kebijakan di lapangan.
Capaian ini menegaskan satu hal penting bahwa UMI tidak hanya sekadar mencetak lulusan, tetapi juga membentuk pemimpin yang mampu mengambil keputusan berbasis ilmu dan memiliki keberpihakan penuh pada masyarakat.
UMI terus membuktikan eksistensinya sebagai Kampus Ilmu dan Ibadah, Kampus Perjuangan dan Pengabdian, serta Kampus Bereputasi dan Berdampak.
