SINDOSULSEL.COM, Luwu – Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu berkurang signifikan dalam setahun terakhir.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 2.480 jiwa berhasil keluar dari garis kemiskinan, sehingga Luwu tercatat sebagai salah satu daerah dengan penurunan angka kemiskinan terbesar di Sulawesi Selatan.
Kepala BPS Kabupaten Luwu, Andi Cakra Atmajaya, menjelaskan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 mencatat penurunan tingkat kemiskinan di Luwu dari 11,70 persen pada 2024 menjadi 10,97 persen pada 2025.
Bupati Luwu Janji Hibahkan Lahan untuk Kantor Bawaslu
“Jumlah penduduk miskin menurun dari 44.240 jiwa menjadi 41.760 jiwa, atau turun sebanyak 2.480 orang,” jelasnya baru-baru ini kepada media.
Dengan capaian ini, Luwu menempati posisi ke-4 dari 24 kabupaten/kota se-Sulsel dalam penurunan angka kemiskinan, setelah Parepare (0,83 persen), Pangkep (0,81 persen), dan Luwu Timur (0,76 persen). Luwu berada di atas Toraja Utara (0,68 persen), Bulukumba (0,65 persen), hingga Kota Makassar (0,54 persen).
Menurut Andi Cakra, keberhasilan tersebut tidak lepas dari sejumlah program yang digalakkan Bupati Patahudding bersama Wabup Muh. Dhevy Bijak Pawindu di awal masa kepemimpinannya.
Kapolres Luwu Pimpin Patroli di Kecamatan Bastem
Program itu antara lain penyaluran bantuan sosial, pemberian bibit pertanian, serta perluasan lapangan kerja melalui investasi perusahaan di Luwu.
“Intervensi kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah mampu memberi dampak nyata pada perbaikan taraf hidup masyarakat,” katanya.
Selain penurunan jumlah penduduk miskin, indikator lain juga menunjukkan tren positif. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 2,05 poin pada 2024 menjadi 1,49 poin pada 2025.
Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun dari 0,53 poin menjadi 0,28 poin. “Dengan kondisi ini, Pemkab Luwu punya peluang besar untuk menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit dalam beberapa tahun ke depan,” tambah Andi Cakra.
Pemkab Luwu Gelar GPM, Tawarkan 8 Komoditas Pokok dengan Harga Stabil
BPS menggunakan dua variabel dalam pengukuran kemiskinan, yakni konsumsi makanan dan nonmakanan.
Variabel makanan mencakup beras, ikan, telur, hingga makanan lokal seperti kapurung, sementara variabel nonmakanan mencakup pengeluaran listrik, PDAM, cicilan motor, hingga kebutuhan rumah tangga bulanan.
“Dengan indikator tersebut, pencapaian Luwu tahun ini bisa disebut sebagai langkah awal yang baik dari kepemimpinan Pata–Dhevy,” tukasnya. (*)
