SINDOSULSEL.COM, Bone – Pemerintah Kabupaten Bone langsung mengambil langkah agresif dalam mengawali roda pemerintahan di tahun 2026.
Komitmen untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diwujudkan melalui rapat penguatan strategis bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang digelar di Kantor Bapenda Bone pada Jumat (02/01/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bone, H. Andi Akmal Pasluddin, didampingi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Bone, Andi Saharuddin.
Turut hadir Kepala Bapenda Bone, Ir. Muh. Angkasa, Asisten II, Ir. Andi Amran, Staf Ahli Bupati, A. Arman Bobby, serta seluruh kepala dinas dan badan selaku pemangku kebijakan.
Dalam arahannya, Andi Akmal Pasluddin menegaskan bahwa pertemuan ini adalah sinyal bagi seluruh jajaran untuk bergerak cepat alias “tancap gas” menghadapi target ambisius PAD tahun 2026.
“Rapat penguatan ini menandai bahwa kita harus lanjut tancap gas. Pemerintah daerah sangat mengapresiasi kinerja para kepala OPD. Kita telah mencatat sejarah, target PAD yang sebelumnya Rp280 miliar mampu meningkat menjadi Rp365 miliar, atau naik sekitar Rp80 miliar,” ungkapnya dengan optimis.
Menurut Wakil Bupati, capaian gemilang di tahun sebelumnya membuktikan bahwa sinergi lintas sektor mampu menghasilkan lompatan besar bagi kemandirian fiskal daerah.
“Kita patut bersyukur. Kita membuktikan bahwa dengan kebersamaan, kita bisa,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati secara khusus memberikan apresiasi kepada sejumlah OPD yang sukses mencatatkan realisasi PAD hingga 100 persen.
OPD tersebut antara lain Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Kesehatan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP), serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Namun, tantangan di tahun 2026 dipastikan lebih berat dengan target PAD yang dipatok sebesar Rp494 miliar.
Guna mencapai angka tersebut, Andi Akmal menekankan pentingnya penguatan regulasi, penertiban penggunaan bahu jalan, serta pengawasan terhadap bangunan liar yang melanggar aturan.
Selain itu, ia juga mendorong penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan dukungan anggaran yang proporsional bagi OPD penghasil.
“Kalau memang butuh tambahan anggaran silakan diajukan. Misalnya butuh Rp500 juta dan bisa menghasilkan Rp5 miliar, tentu kita dukung. Yang penting terukur dan jelas potensinya. Kita inventarisir apa saja potensi PAD kita,” instruksinya.
Sementara itu, Ir. H. Muh. Angkasa, menyoroti teknis intensifikasi pajak.
Ia menekankan bahwa penetapan pajak harus berbasis data valid dan uji petik yang ketat, bukan sekadar asumsi.
“Kita harus menaikkan PAD berdasarkan dasar yang jelas. Perkuat uji petik. Tidak bisa langsung menetapkan pajak tanpa dasar yang sah. Pajak pendapatan harus jelas legalitas dan datanya,” ujar Angkasa.
Ia mencontohkan keberhasilan konkret pada sektor pajak parkir yang kini ditarik langsung di perusahaan, di mana realisasinya melonjak dari Rp100 juta menjadi Rp300 juta.
Begitu pula dengan pajak hiburan bioskop yang menyumbang hingga Rp700 juta berkat sinergitas dengan Satpol PP dan Dinas PTSP.
Dengan strategi kolaboratif dan basis data yang kuat, Pemerintah Kabupaten Bone optimistis target Rp494 miliar di tahun 2026 dapat terealisasi demi pembangunan daerah.
