PALOPO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo, membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Palopo, tahun anggaran 2023, baru-baru ini.
Dalam rapat tersebut, pimpinan dan anggota DPRD kembali mempertanyakan keseriusan Penjabat (Pj) Wali Kota Palopo, Asrul Sani, menjalankan rekomendasi DPRD Kota Palopo.
Mereka kembali mendesak Pj Wali Kota untuk segera melakukan mutasi camat dan lurah serta sejumlah kepala OPD. Selain itu, DPRD juga meminta keseriusan pemerintah menyelesaikan utang belanja yang mencapai angka Rp 200 miliar.
Baca juga : https://sindosulsel.com/dewan-tagih-janji-pj-wali-kota-palopo-asrul-sani/
“DPRD tengah membahas LKPJ Wali Kota Palopo. Teman-teman kembali mempertanyakan keseriusan Pj Wal ikota menjalankan rekomendasi DPRD soal mutasi camat dan lurah termasuk sejumlah kepala OPD dan solusi pembayaran utang pemerintah,” ujar Wakil Ketua DPRD, Abdul Salam.
Salam berharap, sinergitas dan hubungan antara DPRD dengan PJ Walikota Palopo yang sudah berjalan baik tidak terganggu akibat kesepakatan DPRD yang tidak dijalankan Pemkot Palopo.
“Bisa saja seorang Pj melakukan mutasi, aturannya bisa,” ujarnya. “Kemudian, ke depan perlu dilakukan peningkatan PAD dan rasionalisasi anggaran untuk melakukan pembayaran utang belanja proyek yang sudah berjalan,” terang Legislator Partai NasDem ini.
Baca juga : https://sindosulsel.com/anggota-dprd-palopo-menolak-tandatangani-pakta-integritas-aset/
“DPRD juga mendesak kiranya secepatnya mendorong rancangan revisi OPD, demi untuk mengurangi anggaran belanja pegawai yang sangat besar,” sambungnya.
Rasionalisasi anggaran juga perlu, selain untuk membayar utang, penyesuaian program Pj Wali Kota dengan program nasional dan Pemprov Sulsel, juga tidak kalah penting.
“Pak Pj tentu punya pemikiran tersendiri bagaimana memajukan Kota Palopo. Program ini tentu DPRD akan mendukung, program tersebut akan berjalan dan mendapat dukungan dari DPRD Palopo,” kuncinya.
Diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, menyoroti adanya utang belanja oleh sejumlah daerah di Sulawesi Selatan.
Menjadi catatan BPK oleh para Pemda yakni, penatausahaan keuangan belum tertib, realisasi belanja perjalanan dinas tidak sesuai, penatausahaan persediaan tidak tertib, kekurangan volume atas pekerjaan belanja modal, dan belanja BOS tidak sesuai ketentuan, defisit anggaran dan memiliki utang belanja.
Baca juga berita di Google News
