SINDOSULSEL.COM, Makassar – Pemerintah Kota Makassar terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Komitmen ini ditegaskan dalam kunjungan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, ke Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan, Kamis (13/3/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Munafri menegaskan pentingnya manajemen risiko dan pengendalian korupsi dalam setiap aspek pemerintahan.
Menurutnya, perencanaan yang baik harus didukung dengan sistem pengawasan yang ketat agar program berjalan sesuai aturan dan terhindar dari penyimpangan.
“Kami datang untuk menjalin hubungan baik dan meminta berbagai macam advice untuk menjalankan pemerintahan,” ujar Munafri.
Salah satu strategi yang dibahas adalah mengintegrasikan aspek pengawasan dalam dokumen perencanaan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini bertujuan agar pengendalian internal lebih efektif dan sistematis.
Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah 2 BPKP Sulsel, Muh. As’af, menyatakan bahwa pengawalan terhadap manajemen risiko harus menjadi bagian dari perencanaan sejak awal.
“Kami akan mengawal Pak Wali dalam menerapkan manajemen risiko dan pengendalian korupsi. Kalau bisa, itu melekat di RPJMD agar pengawasan sudah terangkum dalam dokumen perencanaan. Karena sukses besar berawal dari perencanaan,” ujarnya.
Pemkot Makassar menegaskan bahwa penguatan sistem pengawasan bukan sekadar prosedur administratif, tetapi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang lebih akuntabel.
Dengan dukungan BPKP, Munafri optimistis program daerah dapat berjalan lebih transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
