LUWU, sindosulsel.com – Bupati Luwu Patahudding menegaskan pentingnya perbaikan tata kelola penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perangkat daerah, perwakilan PT Pertamina, serta perwakilan 11 SPBU di Kabupaten Luwu di Ruang Lounge Kantor Bupati Luwu, Kamis (10/09/2026).
Patahudding meminta seluruh pihak terkait mengevaluasi mekanisme penyaluran BBM subsidi, termasuk penggunaan barcode bagi petani dan nelayan.
Menurutnya, data penerima perlu diverifikasi secara berkala untuk memastikan BBM subsidi benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi persyaratan.
“Perbaiki penyalurannya karena bagaimana supaya semua kegiatan masyarakat ini bisa lancar. BBM subsidi harus diberikan kepada yang betul-betul berhak. Jangan masyarakat yang sudah susah dibuat semakin susah,” tegas Patahudding.
Ia juga meminta Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan melakukan evaluasi terhadap penerbitan barcode bagi petani dan nelayan.
Verifikasi, kata dia, dapat dilakukan dengan memastikan status penerima sebagai petani maupun kepemilikan sarana usaha bagi nelayan sehingga penyaluran BBM bersubsidi dapat lebih tepat sasaran.
Selain itu, Patahudding meminta pihak SPBU dan Pertamina memperhatikan kecukupan pasokan serta menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penyaluran BBM subsidi.
“Kita berharap penyaluran BBM subsidi ini bisa lancar. Mana yang masuk, mana yang keluar, dan ke mana penyalurannya harus jelas. Kita ingin memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Muh. Rudi mengatakan pemerintah daerah akan memperkuat pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi.
Pemerintah daerah juga akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) pembentukan satuan tugas yang memiliki kewenangan melakukan pemantauan dan pengawasan distribusi BBM subsidi.
“Jaga hak masyarakat untuk mendapatkan BBM subsidi. Kelangkaan ini jangan sampai berlanjut. Kita akan melakukan audit ke dinas terkait, khususnya pengeluaran barcode. Kita juga akan menghadapi panen raya, sehingga masyarakat harus mendapatkan pelayanan,” kata Muh. Rudi.
Ia juga meminta aparat penegak hukum melakukan pengawasan secara objektif dan tidak tebang pilih terhadap setiap dugaan pelanggaran dalam distribusi BBM bersubsidi.
Patahudding menekankan persoalan ketersediaan BBM harus segera ditangani, terlebih Kabupaten Luwu akan memasuki masa panen raya.
Kelancaran distribusi BBM dinilai penting untuk mendukung aktivitas pertanian, perikanan, transportasi, hingga berbagai kegiatan pelayanan dan pembangunan daerah.
Pemerintah Kabupaten Luwu berharap evaluasi serta pengawasan yang diperkuat dapat mencegah kelangkaan berulang sekaligus memastikan BBM bersubsidi tersedia bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
