SIDRAP, sindosulsel.com – Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Syaharuddin Alrif, memaparkan strategi digitalisasi yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Sidrap dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (28/5/2025), di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Makassar.
Dalam forum yang dipimpin Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, Bupati Syaharuddin menegaskan komitmen Pemkab Sidrap dalam mempercepat transformasi digital, khususnya pada layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah.
“Prinsip utama digitalisasi adalah memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat, agar pembayaran pajak dan retribusi daerah bisa dilakukan secara aman dan transparan,” ujar Syaharuddin.
Bupati Sidrap Dukung Al-Irsyad Al-Islamiyyah Bangun Generasi Berkarakter
Ia mengungkapkan, keberhasilan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) bergantung pada tiga pilar utama, komitmen pimpinan yang diwujudkan melalui regulasi dan kebijakan, koordinasi antar pemangku kepentingan seperti Bank Indonesia dan Bank Sulselbar, serta peningkatan kapasitas sumber daya pengelola pendapatan daerah.
Sebagai bentuk konkret pelaksanaan ETPD, lanjutnya, Pemkab Sidrap telah menjalin kolaborasi dengan Bank Sulselbar dalam menghadirkan berbagai inovasi transaksi pembayaran, seperti penggunaan QRIS, virtual account, mobile banking, dan dompet digital.
“Seluruh transaksi yang bersumber dari APBD kini telah dilakukan secara elektronik melalui mekanisme pembayaran langsung ke rekening OPD atau pihak penerima,” jelasnya.
Syaharuddin menambahkan, berbagai inovasi telah diimplementasikan untuk mendorong digitalisasi, di antaranya aplikasi Pos PBB, e-BPHTB, SIMPAD (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah), serta penyediaan QRIS untuk seluruh jenis pajak dan retribusi.
“Digitalisasi telah menyentuh berbagai sektor layanan, seperti retribusi persampahan, pasar, pelayanan rumah sakit dan puskesmas, hingga parkir,” paparnya.
“Pemkab Sidrap juga rutin menggelar rapat koordinasi TP2DD, menjalin kerja sama optimalisasi pajak dan retribusi, serta melakukan literasi dan edukasi kepada masyarakat,” sambung Syaharuddin Alrif.
Ia pun menyoroti capaian Kabupaten Sidrap dalam transformasi digital, yang ditandai dengan diraihnya predikat Championship P2DD (Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah).
“Dalam Musrenbang Provinsi lalu, Sidrap juga tercatat sebagai daerah dengan penerimaan pajak tertinggi di Sulsel untuk periode Januari hingga April 2025,” tambahnya.
Terkait pengendalian inflasi, Syaharuddin menyampaikan bahwa Pemkab Sidrap terus memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
Ia berharap ada dukungan dari pemerintah provinsi serta sinergi antardaerah dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas pasokan komoditas strategis.
HLM TPID dan TP2DD ini diinisiasi oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Sidrap Raih Opini WTP Kesembilan Berturut-turut
Kegiatan tersebut mengangkat tema, “Upaya Pengendalian Inflasi Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha dan Strategi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi serta Peningkatan PAD melalui Digitalisasi Transaksi Pembayaran di Sulawesi Selatan.”
Acara ini turut dihadiri unsur Forkopimda Sulsel, perwakilan Bank Indonesia, para bupati dan wali kota se-Sulsel. Dari Sidrap hadir pula Kepala BKAD, Sahabuddin, Plt. Kepala Bapenda, Rohady Ramadhan, Kabag Perekonomian, Rimba Najamuddin, serta jajaran TPID Sidrap.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap dinamika inflasi. Ia mengingatkan TPID di daerah untuk tidak terlena oleh angka inflasi yang tampak menurun.
“Jangan sampai kita terkecoh oleh data yang terlihat membaik, padahal ada tren lain yang justru perlu diwaspadai. Kita harus lebih peka terhadap indikator yang lebih mendalam,” pesannya.
Fatmawati juga menyoroti pentingnya pengembangan komoditas unggulan Sulsel yang perlu didukung dengan inisiatif digitalisasi guna memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial daerah.
“Kami mendorong para ASN agar menjadi motor penggerak transformasi digital, memanfaatkan berbagai model bisnis digital untuk pembayaran, serta memilih sistem informasi yang sesuai kebutuhan daerah masing-masing,” tandasnya.
