SINDOSULSEL.COM, Palopo – Pemerintah Kota Palopo melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menyampaikan penjelasan resmi terkait penyesuaian sejumlah program dan kegiatan strategis.
Langkah ini diambil sebagai dampak dari pengurangan alokasi Dana Transfer Ke Daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026. Hal ini disampaikan oleh pihak Diskominfo pada Senin (8/12/2025).
Pengurangan alokasi TKD tersebut berimplikasi langsung pada perlunya efisiensi di berbagai jenis belanja yang sebelumnya telah direncanakan.
Efisiensi ini menyasar pos anggaran yang sedianya digunakan untuk mendukung pelayanan informasi publik serta operasional teknis perangkat daerah.
Kepala Dinas Kominfo Kota Palopo, Hamshir Hamid, menjelaskan bahwa terdapat beberapa pos belanja yang mengalami penyesuaian cukup signifikan.
Baca Juga : DLH Palopo Akui Tak Pernah Terima Dokumen Lingkungan Proyek Villa di Gunung Andoli
Pos-pos tersebut meliputi, belanja penyebarluasan informasi, termasuk publikasi kegiatan pemerintah daerah, sosialisasi program prioritas, serta penguatan literasi digital kepada masyarakat.
Belanja Media Cetak, yang selama ini digunakan untuk publikasi resmi dan penyampaian informasi strategis melalui surat kabar daerah maupun regional.
Belanja Perjalanan Dinas, terutama yang terkait koordinasi program strategis, monitoring kegiatan, serta peningkatan kapasitas SDM bidang komunikasi dan informatika.
Belanja Pemeliharaan, mencakup pemeliharaan jaringan, perangkat teknologi informasi, dan sarana pendukung pelayanan informasi publik.
Belanja Penunjang Lainnya, yang diarahkan pada operasional penguatan layanan informasi dan aktivitas pendukung tugas-tugas teknis Kominfo.
“Dengan adanya penyesuaian anggaran ini, kami harus melakukan efisiensi tanpa menurunkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat. Prinsipnya, Kominfo tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, meski harus menyesuaikan skala prioritas,” ujar Hamshir Hamid.
Ia menambahkan bahwa strategi yang akan dilakukan meliputi optimalisasi pemanfaatan teknologi yang sudah tersedia, penguatan sinergi antar-perangkat daerah, serta penjadwalan ulang kegiatan yang masih memungkinkan untuk ditunda tanpa mengurangi output utama pelayanan publik.
Pemerintah Kota Palopo berharap masyarakat dapat memahami kondisi fiskal ini dan tetap mendukung upaya pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pelayanan publik di tengah keterbatasan anggaran.
Dinas Kominfo menegaskan bahwa keterbukaan informasi, literasi digital, serta pelayanan komunikasi pemerintahan akan tetap menjadi prioritas yang dijalankan secara efektif dan akuntabel.
