SINDOSULSEL.COM, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Istana Merdeka hari ini, Senin (24/02/2025).
Lembaga ini bertujuan mengelola investasi strategis negara dengan harapan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dalam beberapa tahun ke depan.
“Peluncuran Danantara hari ini memiliki arti penting karena ini bukan sekadar badan pengelola investasi. Ini adalah instrumen pembangunan nasional yang akan memastikan aset negara dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan rakyat,” ujar Prabowo dalam pidato peresmiannya.
BPI Danantara dibentuk setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang merevisi aturan sebelumnya terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Presiden juga menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur organisasi dan tata kelola badan ini.
Sebagai langkah awal, tujuh perusahaan BUMN strategis akan berada di bawah naungan Danantara, termasuk PT Pertamina, PT PLN, PT Bank Mandiri, PT Bank BRI, PT Bank BNI, PT Telkom Indonesia, dan MIND ID.
Dengan dana kelolaan yang ditargetkan mencapai Rp15.978 triliun, Danantara diharapkan menjadi penggerak utama dalam investasi energi terbarukan, infrastruktur digital, dan ketahanan pangan.
Struktur organisasi Danantara terdiri dari dua bagian utama: Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana.
Presiden Prabowo menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas, dengan Muliaman Hadad sebagai wakilnya.
Keanggotaan Dewan Pengawas juga melibatkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta perwakilan dari KPK, BPK, BPKP, dan PPATK.
Prabowo menyadari adanya kekhawatiran publik, tetapi ia menegaskan bahwa Danantara dibentuk dengan standar tata kelola terbaik.
“Kita akan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Danantara. Kami tidak ingin kejadian seperti 1MDB di Malaysia atau kasus Jiwasraya terulang di Indonesia,” tegasnya.
Prabowo juga optimistis bahwa Danantara bisa menjadi pemain utama dalam investasi global.
“Kita ingin menciptakan lembaga yang bisa bersaing dengan Temasek dan sovereign wealth fund negara maju lainnya. Indonesia harus berani mengambil langkah besar,” katanya.
