SINDOSULSEL.COM, Palopo – Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kota Palopo menjadi perhatian serius Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Selatan.
Dalam deklarasi kampanye damai, di halaman Kantor KPU Palopo, Rabu, (7/5/2025), tiga tokoh utama daerah, Gubernur Sulsel, Kapolda Sulsel, dan Kajati Sulsel melontarkan pernyataan keras dan tegas terhadap potensi pelanggaran, intimidasi, hingga praktik curang jelang PSU.
Diawali sambutan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Agus Salim, menegaskan komitmennya untuk mengawal PSU secara total.
Ia menyampaikan bahwa deklarasi kampanye damai adalah inisiasinya dan harus menjadi momentum semua pihak untuk menjaga integritas proses demokrasi.
“Saya sampaikan, jangan bebankan PSU ini hanya ke penyelenggara. Semua pihak punya tanggung jawab, termasuk media, tim, hingga paslon. Kalau ada gerakan di luar hukum, berhadapan dengan saya langsung,” tegas Agus.
Ia juga mengingatkan Bawaslu agar tidak menjadikan banyaknya laporan sebagai indikator prestasi. “Kalau itu dianggap prestasi, berarti ada yang tidak bekerja atau tidak disiplin,” ujarnya.
Tidak Ada Pemilih Tambahan pada PSU Pilkada Palopo
Agus juga menyinggung sejarah konflik di Palopo, namun tetap optimistis. “Saya yakin Palopo ke depan akan lebih baik. Kalau kita satu tarikan nafas, aman semua,” katanya.
Sementara Kapolda Sulsel, Irjen Pol Rusdi Hastono, turut menyampaikan peringatan keras, khususnya soal netralitas aparat dan penyelenggara.
“Saya tegaskan, kalau ada anggota saya yang tidak netral, akan saya tindak tegas, bahkan PTDH. Keamanan rakyat adalah hukum tertinggi,” ujarnya.
Ia meminta semua pihak menjaga agar Palopo tidak mengulang sejarah kelam. Kalau toh terjadi, ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin menganggu, ia berjanji akan menindak tegas. Keamanan dan netralitas harga mati di PSU, yang harus menjadi komitmen dan dikawal bersama.
“Kita sambut pesta demokrasi ini dengan cara cara yang menyenangkan sehingga pemimpin yang terpilih mendapat legitimasi yang kita dari masyarakat,” katanya.
Rusdi Hastono menegaskan, keamanan rakyat dan keselamatan rakyat menjadi hukum tertinggi, ini prioritas utama dalam penegakan hukum dan juga menjadi tujuan negara.
Kapolres Palopo dan KPU Sulsel Bahas Pengamanan PSU
Hukum, kata dia lagi, harus ditegakkab pada siapapun yang menganggu dan mengusik keselamatan rakyat, baik itu perorangan mau pun kelompok.
“Saya sudah sepakat, pak gubernur, pak Kajari sudah jelas dan pangdam sudah jelas, jangan ganggu keamanan Kota Palopo, mari kita sama sama kita jaga. Kalau ada kelompok yang coba mengganggu, kami tidak segan untuk bertindak keras,” paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menyatakan tidak akan mentolerir kecurangan dalam PSU Palopo.
Ia menegaskan telah menurunkan 48 anggota Satpol PP untuk membantu pengawasan bersama Bawaslu.
“Saya pertegas hari ini, tidak boleh ada serangan fajar. Kalau ada yang coba-coba, siap-siap berhadapan dengan jeruji,” ujarnya tegas.
Ia juga menyampaikan bahwa KPU harus netral, dan ASN diminta hati-hati dalam bersikap.
“Money politik dan netralitas adalah dua poin utama. Kalau ada pelanggaran, hentikan sebelum makin meluas,” katanya.
Gubernur juga mewanti-wanti para calon agar tidak menghalalkan segala cara demi kemenangan. Menang atau kalah, katanya, adalah garis tangannya. Pihaknya mengimbau agar tidak memaksakan apapun, karena menurutnya, jabatan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.
“Satu tarikan nafas untuk Palopo damai. Forkopimda Sulsel sepakat, PSU harus berjalan aman, damai, dan berintegritas,” sambungnya.
Orang nomor satu di Sulsel ini mengingatkan, jangan ada ruang bagi provokator, pelaku curang, atau pihak-pihak yang ingin mengganggu ketertiban Palopo. “Jika melanggar kita tindakan tegas, apa lagi kata Ketua KPU, masih bisa dilakukan diskualifikasi jika ada pelanggaran,” tandasnya.
