SINDOSULSEL.COM, Palopo – Sidang Paripurna DPRD Kota Palopo dengan agenda penyerahan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 berlangsung ricuh, Kamis (18/9/2025).
Tiga fraksi di DPRD Kota Palopo, yakni Fraksi NasDem, Fraksi Golkar, dan Fraksi PDI Perjuangan, memilih walk out dengan meninggalkan ruang sidang yang masih sementara berlangsung.
Sikap tersebut merupakan bentuk protes terhadap Wali Kota Palopo, Hj Naili Trisal, yang tidak menghadiri paripurna dan hanya diwakili Wakil Wali Kota, Akhmad Syarifuddin.
Walk out pertama dilakukan Aris Munandar, kemudian disusul Andi Muhammad Tazar atas nama Fraksi PDI Perjuangan yang meminta seluruh anggota fraksinya ikut meninggalkan sidang.
Selanjutnya, Muhammad Bastam dari Fraksi Golkar dan Umar dari Fraksi NasDem juga mengambil sikap serupa.
Dalam pernyataannya, Aris Munandar menegaskan bahwa ketidakhadiran wali kota mencederai proses pembahasan RPJMD.
“Sehari sebelumnya Bappeda telah mengajukan kepada kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan pembahasan dengan DPRD. Itu sudah kita lalui, sudah kita rumuskan, dan ditetapkan untuk diparipurnakan hari ini,” kata Aris.
“Namun sangat disayangkan, paripurna penyerahan rancangan awal RPJMD tidak dihadiri langsung oleh kepala daerah kita untuk pertama kalinya,” sambung Aris.
Ia menambahkan, sesuai Pasal 49 ayat 5, nota kesepakatan rancangan awal RPJMD wajib ditandatangani Ketua DPRD dan kepala daerah.
“Bukan oleh anggota DPRD, bukan juga oleh wakil kepala daerah. Jadi sangat penting kehadiran wali kota. Kalau tidak, asas sipakatau, sipakainge, dan saling menghargai sudah hilang,” ucapnya.
Aris juga mengusulkan agar paripurna dijadwalkan ulang hingga wali kota hadir.
“Kalau bisa kita agendakan lagi, kalau perlu hari ini kita tunggu sampai malam. Tapi saya secara pribadi mengambil keputusan walk out dari rapat paripurna,” tegasnya.
Dengan keluarnya tiga fraksi tersebut, sidang paripurna tidak lagi memenuhi kuorum.
Pimpinan sidang pun terpaksa menskors rapat dan menunda agenda paripurna, ditandai dengan ketukan palu.
Meski demikian, sikap walk out itu mendapat tanggapan berbeda dari Fraksi Demokrat.
Anggota DPRD Palopo dari Fraksi Demokrat, Cendrana Martani Saputra, menilai langkah tiga fraksi tersebut tidak tepat.
“Teman-teman baca tatib. Silakan Bagian Hukum Sekretariat DPRD bacakan, bahwa tidak wajib kepala daerah hadir dalam paripurna penyerahan rancangan awal RPJMD,” ujar Cendrana.
“Paripurna hari ini tidak ada putusan dan tidak ada penandatanganan, jadi tidak wajib wali kota hadir,” lanjut Cendrana.
Sementara itu, Ketua DPRD Palopo, Darwis, mengungkapkan bahwa agenda paripurna tersebut sebelumnya sudah sempat ditunda atas permintaan Wali Kota Naili Trisal.
“Selasa kemarin kita agendakan, namun Ibu Wali minta ditunda karena alasan ada agenda yang tidak kalah penting,” jelasnya Darwis
“Beliau yang meminta dilaksanakan Kamis ini. Olehnya, teman-teman merasa kecewa karena ketidakhadiran wali kota,” tekan Darwis.
Hingga pukul 17.15 WITA, pimpinan DPRD Palopo masih menunggu kehadiran wali kota untuk melanjutkan paripurna. Namun, sidang lanjutan tidak kunjung terlaksana.
