SINDOSULSEL.COM, Nasional – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap berjalan sesuai rencana dan tidak benar jika disebut terhenti atau mangkrak.
Pesan tersebut ia sampaikan saat bersilaturahmi dengan warga Suku Dayak dan Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) di Desa Sepang Tokong, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu (23/08/2025).
“Saya yakin warga Dayak dan Pasukan Merah mendukung penuh pembangunan IKN. Jangan mudah termakan isu yang menyesatkan, katanya IKN mangkrak atau tidak dilanjutkan. Itu hoaks,” ucap Gibran di hadapan masyarakat, seperti dikutip dari Viva.
Baca Juga : Wapres Gibran: Ruang Laktasi Lebih Dibutuhkan daripada Gerbong Perokok
Menurutnya, pembangunan IKN merupakan wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan pemerataan pembangunan nasional.
Ia menegaskan pembangunan tidak boleh hanya berpusat di Pulau Jawa, melainkan juga harus memberi manfaat bagi daerah lain.
Gibran menekankan, kehadiran IKN bukan hanya untuk membangun istana kepresidenan, melainkan menjadi simbol perubahan arah pembangunan Indonesia agar tidak lagi Jawa-sentris.
“Saya tegaskan sekali lagi, IKN pasti diteruskan hingga selesai. Bulan lalu saya meninjau langsung ke lokasi, pembangunannya sudah berjalan baik. Saat ini tinggal melanjutkan pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif,” jelasnya.
Baca Juga : Ramai Isu Gaji DPR Rp 3 Juta Sehari, Begini Faktanya
Ia juga mengingatkan bahwa dirinya telah meninjau progres IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, pada Mei 2025 lalu.
Dari hasil tinjauan itu, ia memastikan proyek strategis tersebut berjalan sesuai visi pemerintah untuk menghadirkan ibu kota baru yang modern dan berkelanjutan.
“Pembangunan IKN bukan hanya proyek infrastruktur, tetapi juga simbol keadilan pembangunan. Pemerintah ingin memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di Jawa, tetapi dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” tegas Gibran.
Ia pun mengajak masyarakat untuk tidak terpengaruh isu yang menyesatkan, serta mendukung penuh langkah pemerintah dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan baru.
