Luwu

Gubernur Sulsel Minta Evaluasi Tambang Emas Luwu, Soroti Dampak Lingkungan dan Ketimpangan

×

Gubernur Sulsel Minta Evaluasi Tambang Emas Luwu, Soroti Dampak Lingkungan dan Ketimpangan

Sebarkan artikel ini
Gubernur Sulsel Minta Evaluasi Tambang Emas Luwu, Soroti Dampak Lingkungan dan Ketimpangan

SINDOSULSEL.COM, Luwu – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyuarakan penolakan terhadap rencana kerja sama tambang emas berskala besar antara PT Masmindo Dwi Area dan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc di wilayah Luwu.

Dalam pernyataannya, Senin, 14 April 2025, ia menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan dari metode tambang terbuka (open pit), serta ketimpangan ekonomi yang bisa muncul akibat pengelolaan sumber daya alam oleh perusahaan luar daerah, bahkan asing.

“Kami akan menyurati Presiden untuk meminta evaluasi ulang terhadap izin tambang ini. Bukan hanya soal siapa yang mengelola, tapi bagaimana mereka mengelolanya. Kita bicara masa depan lingkungan dan nasib masyarakat Luwu,” ujarnya.

Ia mengingatkan, proyek ini berpotensi menciptakan kubangan raksasa seperti tambang Freeport di Timika, Papua, yang selama ini menuai kritik karena kerusakan lingkungan dan minimnya kesejahteraan bagi masyarakat lokal.

Baca  Dosen UMS Rappang Raih Predikat Peserta Terinspiratif pada PINAS Indonesia Timur

“Kita tahu apa yang terjadi di Papua. Lingkungannya rusak, masyarakatnya tidak sejahtera. Yang untung justru perusahaan luar. Jangan sampai Luwu bernasib sama,” tegas Andi Sudirman.

Menurutnya, arahan Presiden sudah jelas: pengelolaan kekayaan alam harus dikuasai pengusaha lokal, bukan perusahaan dari Jakarta apalagi asing. Pengelolaan lokal diyakini akan lebih peduli terhadap aspek sosial dan ekologi.

Ia juga menyinggung persoalan banjir yang kerap terjadi di Luwu, sebagai dampak dari pembukaan lahan masif, baik legal maupun ilegal. Kondisi ini menurutnya memperlihatkan lemahnya perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat kecil.

“Setiap pembangunan yang menabrak etika dan daya dukung lingkungan, ujung-ujungnya rakyat kecil yang bayar mahal. Kita tidak boleh diam. Kita harus bicara dan meminta Presiden mengevaluasi ulang,” tegasnya lagi.