SINDOSULSEL.COM, Jakarta – Kabupaten Bone berhasil meraih sertifikat penghargaan Ecological Fiscal Transfer (EFT) dan turut aktif dalam kegiatan Green Leadership Forum (GLF) 2025.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, dalam Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis VI Tahun 2025 yang digelar di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, pada Senin (05/08/2025).
Konferensi ini diselenggarakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis (KMS-PE) dan dihadiri oleh berbagai kepala daerah serta pejabat tinggi negara, termasuk Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriono, dan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto. Tema diskusi publik dalam konferensi ini adalah “Menapak Paradigma Baru: Inovasi dan Integritas untuk Pendanaan Hijau yang Transformatif.”
Wakil Bupati Bone menyampaikan rasa syukurnya atas penghargaan tersebut.
Ia mengatakan bahwa pencapaian ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bone dalam mendukung pendanaan ekologis serta kepemimpinan daerah yang berpihak pada lingkungan.
“Perencanaan dan pelaksanaan APBD kami terus diarahkan untuk penguatan aspek lingkungan dan mendukung energi pemulihan,” ungkapnya.
Penghargaan ini menegaskan keberhasilan Kabupaten Bone dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip ekologis ke dalam kebijakan keuangan daerah, serta memperkuat komitmen dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Fitria Muslih, perwakilan dari KMS-PE, menyebut bahwa penghargaan ini merupakan hasil sinergi antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah.
Ia mendorong perluasan dan penguatan regulasi pendukung, seperti Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Prioritas RPJMN 2024–2029, agar skema pendanaan ekologis semakin berdampak.
Hana A. Satriyo dari The Asia Foundation turut memberikan apresiasi atas dukungan kepala daerah dan kolaborasi berbagai pihak dalam menjaga lingkungan hidup yang kini menghadapi tantangan serius.
Ia berharap forum ini menjadi wadah strategis bagi kolaborasi lintas sektor.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup menekankan pentingnya penanganan sampah dan pengurangan emisi gas rumah kaca.
Ia mengingatkan target pengelolaan sampah 100 persen pada 2029 serta penurunan emisi sebesar 31 persen hingga 2030 membutuhkan dukungan pendanaan yang kuat.
Wakil Menteri Dalam Negeri juga menambahkan bahwa pembangunan ekonomi harus selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi hijau. Ia menegaskan pentingnya menjadikan isu perubahan iklim sebagai prioritas jangka panjang yang konsisten di setiap kebijakan daerah.
