SIDRAP, sindosulsel.com – Musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan tidak menghentikan aktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap).
Inovasi melalui program listrik masuk sawah dan optimalisasi lahan (oplah) membuat petani tetap mampu melakukan panen di tengah keterbatasan sumber air.
Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi saat menghadiri Panen Raya Oplah Non Rawa Program Listrik Masuk Sawah di Desa Takkalasi, Kabupaten Sidrap.
Program tersebut dijalankan untuk mendukung Pertanian Modern Advanced Agricultural System (PM-AAS) dan mewujudkan swasembada pangan nasional.
Fatmawati menilai keberhasilan Sidrap mempertahankan produktivitas pertanian di tengah musim kemarau menjadi bukti kuatnya kolaborasi antara pemerintah, petani, PLN, dan berbagai pemangku kepentingan.
“Sidrap luar biasa. Di tengah musim kemarau masih bisa panen. Ini bukti nyata seluruh pihak dan pemangku kepentingan bekerja bersama sehingga persoalan kekeringan, khususnya di sektor pertanian, bisa diatasi,” ujar Fatmawati saat menghadiri panen raya pada Selasa (18/8/2026).
Menurut Fatmawati, penerapan PM-AAS di Sulsel telah menunjukkan hasil menggembirakan. Hasil panen di Majjelling sebelumnya bahkan mencapai lebih dari 11 ton per hektare.
“Memang ini yang kita harapkan, produksi pertanian bisa lebih dari 10 ton per hektare,” katanya.
Fatmawati juga mengapresiasi upaya Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif dalam memperjuangkan pengembangan sektor pertanian. Upaya tersebut, kata dia, terlihat ketika Syaharuddin bertemu dengan Menteri Pertanian serta jajaran direktorat jenderal terkait.
“Yang hebat Pak Bupatinya. Beliau terus memberikan dukungan dan semangat kepada petani,” ujarnya.
Fatmawati memastikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan kembali memberikan perhatian kepada Sidrap pada 2027. Pemerintah Kabupaten Sidrap diminta mengajukan program mulai dari pencetakan sawah, optimalisasi lahan, hingga pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi.
“Pada 2027 kami akan prioritaskan lagi Sidrap. Mumpung ada anggarannya di kami, silakan tambahkan usulan untuk Sidrap, mulai dari cetak sawah, oplah, hingga irigasi pertanian. Kami siap membantu menambah anggarannya pada 2027,” tegasnya.
Baca Juga : Atasi Kekeringan, Satuan Samapta Polres Sidrap Salurkan Air ke Sawah Warga
Sementara itu, Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Provinsi Sulsel Zainal Abidin mengatakan program PM-AAS terus diperluas sebagai bagian dari upaya memperkuat produksi pangan.
Menurut Zainal, kawasan PM-AAS di Sulsel mencapai sekitar 91 hektare. Khusus di Sidrap, program tersebut mendapat dukungan benih gratis untuk lahan seluas sekitar 10.000 hektare.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sulsel Bustanul Arifin menambahkan, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp65 miliar pada 2026 untuk berbagai program penguatan pertanian di Sulsel.
Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk pencetakan sawah sekitar 600 petak senilai Rp21 miliar. Sidrap juga memperoleh alokasi optimalisasi lahan seluas sekitar 3.200 hektare dengan anggaran Rp14 miliar.
Dukungan lainnya berupa pembangunan irigasi pertanian melalui pengadaan sekitar 150 unit pompa senilai Rp23 miliar, pembangunan irigasi tersier di 38 titik senilai Rp3,8 miliar, serta pembangunan irigasi perpipaan di sekitar 10 titik dengan anggaran kurang lebih Rp1 miliar.
Bustanul menegaskan pemerintah serius mengejar target swasembada pangan nasional dengan menempatkan Sidrap sebagai salah satu sentra utama produksi pertanian di Sulsel.
“Sidrap merupakan sentra produksi pertanian. Karena itu, kami serius mendukung pengembangan pertanian di daerah ini,” ujarnya.
Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif mengatakan keberhasilan panen di tengah kemarau merupakan hasil inovasi dan kerja keras berbagai pihak.
“Bisa dikatakan kemarau pergi merantau, tetapi karena inovasi dan kerja keras, jalan keluarnya sudah ada. Salah satunya melalui program listrik masuk sawah sehingga petani bisa panen di tengah kekeringan,” kata Syaharuddin.
Menurutnya, berbagai bantuan pemerintah mulai menunjukkan hasil nyata di lapangan. Program Oplah Non Rawa 2025 telah diterapkan di Sidrap dan memberikan dampak terhadap peningkatan produktivitas pertanian.
Melalui program PM-AAS, petani juga memperoleh bantuan benih gratis sekitar 70 kilogram per hektare.
Syaharuddin menyebut program listrik masuk sawah sebagai terobosan besar bagi petani karena mampu menekan biaya operasional pompanisasi.
“Serasa di luar negeri. Listrik ada di mana-mana di sawah. Dengan voucher Rp100.000, pompa bisa digunakan selama tiga hari. Listrik mengalir, air mengalir,” ungkapnya.
Salah satu wilayah yang merasakan langsung manfaat program tersebut adalah Desa Takkalasi. Di wilayah itu terdapat sekitar 395 hektare lahan pertanian yang dikelola oleh 13 kelompok tani.
Sebanyak 39 titik sumur bor dibangun pada 2025 untuk membantu memenuhi kebutuhan air pertanian. Sebelumnya, petani mengandalkan pasokan air dari Bendung Takkalasi.
Namun, saat kemarau panjang, bendung tersebut ikut mengering sehingga aktivitas pertanian terancam terganggu. Kehadiran sumur bor yang dipadukan dengan program listrik masuk sawah kemudian menjadi solusi bagi petani untuk memperoleh pasokan air.
Baca Juga : Babinsa Pantau Stok dan Harga Bahan Pokok di Pasar Lawawoi Sidrap
Jumlah sumur bor direncanakan kembali ditambah pada periode 2026–2027. Jika sebelumnya satu sumur bor melayani sekitar 10 hektare sawah, ke depan satu sumur ditargetkan melayani sekitar lima hektare agar pengairan lebih optimal.
Dukungan terhadap sektor pertanian Sidrap juga diperkuat melalui bantuan 50 unit mesin pompa dari Wakil Gubernur Sulsel.
Syaharuddin mengatakan para petani kini mempersiapkan musim tanam berikutnya yang ditargetkan dimulai pada Oktober 2026.
Hasil ubinan pada panen kali ini mencapai sekitar 6,5 kilogram per petak ubinan. Angka tersebut setara dengan produktivitas sekitar 10,4 ton per hektare, meningkat dibandingkan musim tanam sebelumnya yang berada di kisaran 7 ton per hektare.
Peningkatan produktivitas tersebut turut berdampak terhadap nilai ekonomi yang diterima petani.
Dengan produktivitas sekitar 7 ton per hektare dan harga gabah Rp7.200 per kilogram, nilai produksi sebelumnya mencapai sekitar Rp50,4 juta per hektare. Kini, dengan produktivitas sekitar 10,4 ton per hektare dan harga gabah Rp7.500 per kilogram, nilai produksi meningkat menjadi sekitar Rp78 juta per hektare.
Dukungan terhadap program tersebut juga datang dari PLN. Perwakilan manajemen PLN Sulawesi, Albert, mengatakan pihaknya berkomitmen mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan, termasuk melalui penyediaan listrik untuk sektor pertanian.
Di wilayah kerja PLN UP3 Parepare-Sidrap terdapat sekitar 1.471 titik kebutuhan listrik untuk irigasi pertanian dan program listrik masuk sawah. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.073 titik berada di Sidrap.
“Ini selaras dengan pertanian mandiri. Listrik tidak hanya menyasar rumah tangga, bisnis, dan industri, tetapi juga sektor pertanian dan perkebunan agar lebih produktif serta tahan terhadap perubahan musim seperti kemarau,” jelas Albert.
Investasi PLN di Sidrap disebut telah mencapai lebih dari Rp100 miliar. Jaringan listrik juga terus diperluas, termasuk melalui penambahan sekitar 120 titik baru di Desa Takkalasi, Tanete, dan Allakuang.
Kolaborasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, kementerian terkait, dan PLN membuktikan bahwa modernisasi pertanian tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga upaya memastikan petani mendapatkan akses terhadap air dan energi.
Di tengah ancaman perubahan musim, Sidrap kembali menunjukkan bahwa inovasi, dukungan pemerintah, dan kerja keras petani mampu menjaga produksi pangan. Panen di tengah kemarau pun bukan lagi sekadar harapan, tetapi mulai menjadi kenyataan di Bumi Nene Mallomo.
