SINDOSULSEL.COM, Sidrap – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sidrap, Faisal Sehuddin, menanggapi tegas sikap arogan Kepala Sekolah SMPN 2 Pitu Riase, Arbuh, yang sempat memicu polemik saat dikonfirmasi oleh awak media terkait kondisi bangunan sekolah yang mulai mengalami keretakan.
Dalam pernyataannya pada Rabu (18/06/2025), Faisal menegaskan bahwa sikap arogan sangat tidak mencerminkan karakter seorang pendidik.
“Tidak boleh ada sikap arogansi. Apalagi seorang pendidik,” tegas Faisal.
Ia menjelaskan, dalam konteks keterbukaan informasi, tidak semua konfirmasi dari media memerlukan rekomendasi tertulis, kecuali jika berkaitan langsung dengan permintaan dokumen perencanaan dan keuangan yang memang harus disertai alasan yang jelas.
“Insya Allah, sikap yang tidak sesuai dengan kode etik guru akan kami konfirmasi langsung ke yang bersangkutan. Jika terbukti melanggar, akan diberikan teguran,” tambah Faisal.
Sikap Kepala Sekolah Arbuh menjadi sorotan publik setelah menunjukkan respons emosional saat dikonfirmasi terkait bangunan sekolah senilai Rp1,7 miliar yang mengalami retak, padahal baru selesai dibangun pada tahun lalu melalui APBD 2024.
Dikerjakan oleh CV Sinar Harapan Konstruksi, kualitas proyek tersebut kini dipertanyakan publik.
Alih-alih memberikan klarifikasi, Arbuh justru merespons dengan nada tinggi dan mempertanyakan kehadiran wartawan di sekolah tanpa membawa surat tugas atau rekomendasi dari Bupati atau Dinas Pendidikan.
Sikap tersebut memicu kritik, karena dinilai bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi serta akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik.
Apalagi, bangunan tersebut digunakan oleh siswa dan tenaga pendidik, sehingga keselamatan mereka kini menjadi kekhawatiran utama.
Publik kini menantikan tindak lanjut tegas dari Disdikbud Sidrap dan pihak terkait, tak hanya terkait aspek teknis bangunan, tetapi juga soal etika dan perilaku kepala sekolah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Di tengah harapan besar terhadap dunia pendidikan, transparansi, keterbukaan, dan sikap kooperatif dari para pemangku kebijakan menjadi tuntutan yang tidak bisa ditawar.
