SINDOSULSEL.COM, Jakarta – Bupati Luwu, H. Patahudding, bersama Wakil Bupati Luwu, Muhammad Dhevy Bijak Pawindu, melakukan kunjungan silaturahmi ke Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, H. Muhammad Jusuf Kalla, di Kantor Kalla Group, Ciber 2 Tower, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat (17/5/2025).
Pertemuan tersebut dimanfaatkan Bupati Patahudding untuk meminta saran dan petunjuk terkait keberadaan PT Bumi Mineral Sulawesi (BMS), perusahaan tambang yang beroperasi di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.
Dalam dialog yang berlangsung hangat itu, Bupati menyampaikan harapan besar agar keberadaan perusahaan tersebut memberi manfaat nyata bagi masyarakat lokal, khususnya dalam aspek ketenagakerjaan.
“Kami berharap PT BMS dapat menjadi lokomotif kesejahteraan masyarakat Luwu, terutama warga di Kecamatan Bua. Kami mendorong agar sistem rekrutmen karyawan bisa berbasis komunitas lokal, dengan skema satu rumah satu tenaga kerja,” ujar Patahudding.
Menurut Patahudding, keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal sangat penting untuk menjaga ekosistem sosial dan keberlanjutan investasi di daerah.
PT Masmindo Temui Bupati Luwu, Dorong Percepatan Infrastruktur Tambang Emas Awak Mas
Untuk itu, Pemkab Luwu akan membentuk tim khusus yang melibatkan Dinas Ketenagakerjaan guna menyusun skema rekrutmen dan pelatihan tenaga kerja yang tepat sasaran.
Merespons aspirasi Bupati, Jusuf Kalla menyampaikan apresiasinya dan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang berkelanjutan.
“Prinsipnya, jika SDM lokal belum cukup, bisa ditingkatkan melalui pelatihan. Tapi komitmen menyerap tenaga kerja lokal harus tetap dipegang,” kata JK.
“Itu bagian dari menjaga keberlangsungan bisnis dan stabilitas sosial di wilayah operasional,” sambung Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 ini.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu, Muh Rudi, menyampaikan upaya Bupati Luwu bertemu Jusuf Kalla, menunjukan komitmen yang selaras dengan visi dan misi Bupati Luwu periode 2024–2029.
“Bupati Luwu telah menekankan pembangunan ekonomi inklusif berbasis investasi dan peningkatan kualitas SDM. Salah satu target utamanya adalah menciptakan setidaknya satu tenaga kerja aktif dalam setiap rumah tangga di Luwu,” ungkap Rudi.
Dalam kesempatan tersebut, mantan Kepala BKAD Luwu ini menyinggung pentingnya integrasi data kependudukan dan kepegawaian.
Muh Rudi, menyoroti beban pembiayaan BPJS Kesehatan yang harus ditanggung pemerintah daerah akibat banyaknya penduduk nonaktif secara fisik namun tetap tercatat sebagai peserta.
Serikat Pekerja Luwu Raya Gelar Aksi May Day Depan Smelter PT BMS
“Kalau mereka sudah bekerja, otomatis ditanggung oleh perusahaan. Kalau belum, pemerintah yang harus menanggung. Itulah mengapa kami dorong segera ada penyesuaian data dan domisili,” jelasnya.
Informasi yang dihinmpun sindosulsel.com Pemkab Luwu saat ini tengah memperkuat daya tawar daerah dengan sejumlah perusahaan di Luwu.
Pemkab Luwu juga mendorong pembentukan Perseroda (Perseroan Terbatas Daerah) yang akan menjadi mitra strategis dalam pengelolaan aset dan investasi daerah secara profesional dan transparan.
Pemkab Luwu berkomitmen menjadikan sektor investasi sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu kunci utamanya adalah keterlibatan aktif warga lokal dalam aktivitas ekonomi yang tumbuh di daerahnya sendiri.
PT BMS sendiri merupakan perusahaan pertambangan yang telah menanamkan investasi triliunan rupiah di Kabupaten Luwu.
Perusahaan ini bergerak di sektor pengolahan dan pemurnian nikel, dan menjadi salah satu penopang utama dalam pembangunan kawasan industri di wilayah timur Sulawesi Selatan.
