SINDOSULSEL.COM, Luwu Utara – Badan Pengurus Daerah (BPD) Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Kabupaten Luwu Utara menyerukan agar semangat perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya terus dijaga hingga cita-cita pemekaran terwujud.
Seruan ini disampaikan kembali pada Selasa (27/1/2026), menyusul gelombang aksi besar-besaran yang terjadi beberapa hari sebelumnya.
Ketua BPD KKLR Luwu Utara, Sitti Johar Isjaya, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap gerakan masyarakat Tana Luwu.
Menurutnya, aspirasi ini bukan sekadar keinginan politis, melainkan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Kami dari BPD KKLR Luwu Utara mendukung penuh keinginan warga yang ingin memisahkan diri dari Sulawesi Selatan. Jika Provinsi Luwu Raya mekar, pelayanan publik akan lebih dekat dan maksimal, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi seperti pertanian, perikanan, dan UMKM,” ujar Sitti Johar.
Ia menegaskan bahwa masyarakat Tana Luwu harus berani mengambil sikap.
Pemekaran dinilai sebagai kunci untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan membuka peluang ekonomi baru yang selama ini terhambat.
Sementara itu, Dewan Pakar KKLR Luwu Utara, Ir. Masyhur Syafiuddin, mengingatkan pentingnya belajar dari sejarah pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).
Ia menyoroti pola gerakan masa lalu yang sering kali gembos di tengah jalan akibat ketidaksolidan.
“Di Sulbar, masyarakat dan tokohnya bersatu padu. Persoalan kita di Luwu Raya sebelumnya, tim pemekaran sampai di Palopo masih solid, sampai di Makassar sudah mulai pecah, dan sampai di Jakarta terhambur,” ungkap Masyhur.
Namun, ia melihat adanya harapan baru pada gerakan yang memuncak sejak 23 Januari lalu. “Melihat kondisi hari ini, gerakan di Luwu Raya sudah benar-benar solid. Kami berharap soliditas ini tetap bertahan hingga ke Senayan, sampai Provinsi Luwu Raya benar-benar terwujud,” tambahnya.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua BPD KKLR Luwu Utara, Muhammad Basran, menekankan bahwa pemekaran adalah solusi konkret pengentasan kemiskinan.
“Provinsi Luwu Raya adalah jalan keluar untuk membebaskan masyarakat dari status miskin dan lepas dari ketimpangan pembangunan yang selama ini terjadi,” tegas Basran.
KKLR Luwu Utara mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk mempertahankan ritme perjuangan yang masif dan terstruktur demi tercapainya keadilan pembangunan yang merata di Tana Luwu.
