SINDOSULSEL.COM, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menegaskan bahwa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tidak pernah melarang kepala daerah dari PDIP untuk mengikuti program pembekalan atau retret di Akademi Militer, Magelang.
Juru Bicara PDIP, Ahmad Basarah, menjelaskan bahwa instruksi Megawati hanya meminta penundaan keikutsertaan kepala daerah, bukan pelarangan.
“Tidak ada larangan bagi para kepala daerah PDIP yang terpilih dalam Pilkada 2024 untuk mengikuti retret yang diadakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Yang diminta hanya menunda keikutsertaan mereka,” ujar Basarah di Gedung DPP PDIP, Jakarta, Selasa (25/2/2025), Seperti dikutip dari Liputan6.
Ia menambahkan, instruksi yang dikeluarkan pada 20 Februari 2025 itu bertujuan agar para kepala daerah menunggu arahan lebih lanjut sebelum mengikuti kegiatan di Magelang.
“Instruksi itu jelas, meminta para kepala daerah dari PDIP untuk menunda perjalanan ke Magelang dan menanti arahan berikutnya dari Ketua Umum,” tegasnya.
Menanggapi fakta bahwa sejumlah kepala daerah PDIP telah hadir di acara tersebut, Basarah kembali mengklarifikasi bahwa tidak ada larangan dari Megawati, hanya permintaan untuk menunda.
“Perlu dipahami bahwa Megawati Soekarnoputri tidak pernah melarang, hanya meminta penundaan demi kepentingan internal partai,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Basarah juga membahas penugasan dirinya sebagai juru bicara resmi partai oleh Megawati.
“Selain saya, Ketua DPP Bidang Reformasi Sistem Hukum Ronny Talapessy juga ditunjuk sebagai juru bicara resmi partai. Saya mohon maaf kepada rekan-rekan media karena dalam beberapa hari terakhir belum ada pernyataan resmi dari partai,” ujarnya pada Senin (24/2/2025).
Basarah menyatakan bahwa setelah mendapatkan penugasan, ia akan menyampaikan sikap dan pandangan resmi partai kepada publik.
“Sebelum menyampaikan pernyataan, saya akan berkoordinasi dan melaporkan terlebih dahulu kepada Ketua Umum,” tambahnya.
Ke depan, ia menegaskan bahwa semua informasi mengenai kebijakan dan sikap resmi PDIP akan disampaikan oleh dirinya dan Ronny Talapessy.
“Saya harap rekan-rekan media dapat bekerja sama dan mendukung kami dalam menyampaikan informasi resmi dari partai,” pungkasnya.
Penunjukan Ahmad Basarah dan Ronny Talapessy sebagai juru bicara PDIP tertuang dalam surat tugas bernomor 3429/ST/DPP/II/2025 tertanggal 24 Februari 2025.
“Dalam rangka menyampaikan kebijakan partai dan merespons dinamika politik, DPP PDIP menugaskan Ahmad Basarah dan Ronny Talapessy sebagai juru bicara resmi untuk menyampaikan informasi dan pandangan partai kepada publik serta media,” demikian isi surat tersebut.
Dalam surat itu, Megawati juga menginstruksikan kedua juru bicara untuk selalu berkoordinasi dan melaporkan perkembangan isu politik kepada dirinya.
“Setiap pernyataan resmi mengenai kebijakan, isu politik, dan sikap partai wajib dikoordinasikan serta dilaporkan kepada Ketua Umum PDIP,” bunyi surat tersebut.
