SINDOSULSEL.COM, Luwu – Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu, melakukan kunjungan kerja dan pengawasan ke perusahaan smelter PT Bukaka Mandiri Sejahter (BKMS), Rabu, (18/12/2024).
Selain Ketua Komisi 3 , Zet Ida Parante, hadir juga Wakil Ketua DPRD Luwu, Andi Mammang, dan anggota Komisi 3 lainnya, Sukma, Akbar Sunali, Arman serta Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Hasbullah.
Rombongan Komisi 3 DPRD Luwu diterima langsung, Site Manager PT BKMS, Ikhwanul dan Manager Human Resources Development (HRD), Zaldy Bahtiar.
Andi Mammang menyampaikan, kehadiran mereka sebagai bentuk fungsi pengawasan, sehingga beberapa yang akan mereka tanyakan sekaligus melakukan diskusi awal, guna menemukan solusinya.
Baca juga : Disnaker Minta PT Bukaka Mandiri Sejahtera Evaluasi Sistem Perekrutan Tenaga Kerja
Dua poin penting yang ditanyakan pimpinan DPRD Luwu dan Komisi 3 yakni soal perekrutan tenaga kerja dan kelengkapan izin PT Bukaka Mandiri Sejahtera.
“Ternyata PT BMS dan PT BKMS itu beda. Kehadiran kami bentuk tindak lanjut hasil rapat bersama Disnaker terkait rekrutmen tenaga kerja oleh BKMS. Kita lihat BKMS masih tahap awal, kami datang tidak mencari kesalahan justeru mengapresiasi investasi yang sudah tertanam di Luwu,” ujarnya.
“Bila ada kendala, sampaikan ke kami, kendala itu akan kita carikan solusi bersama. Kedatangan kami bukan menghalang-halangi investor justeru kami ingin membantu agar invetasi di Luwu berkembang dan berjalan sesuai regulasi,” sambung Andi Mammang.
Legislator Partai Gerindra ini berharap dan mengajak manajemen PT BKMS serta investor lainnya di Kabupaten Luwu untuk tetap menjunjung tinggi kearifan lokal.
Akbar Sunali, menambahan kehadiran mereka adalah kunjungan kerja sekaligus silaturahmi. “Kunjungan kami kaitan dengan rekrutmen tenaga kerja oleh BKMS. Rekrutmen tenaga kerja BKMS jadi catatan kami dimana terlihat ketidak siapan BKMS dalam menerima karyawan termasuk waktu penerimaan yang sangat mepet,” katanya.
Baca juga : Perusahaan Smelter BKMS Diminta Segera Lengkapi Izin
“Proses penerimaan berkas juga kami lihat kondisinya terlalu menumpuk. Kemudian, kita berharap penerimaan tenaga kerja harus memprioritaskan tenaga kerja lokal dan harus koordinasi dengan Disnaker,” lanjut Akbar Sunali.
Sementara itu, Ketua Komisi 3, Zet Ida Parante, menyampaikan, mitra Komisi 3 DPRD Luwu diantaranya, Dinas Ketenagakerjaan, DLH termasuk PUPR.
“BKMS sementara action pembangunannya, apakah sudah ada PBG. Karena, kami cek ke Kabid Cipta Karya, katanya belum mengantongi PBG.
Kami berterimakasih sudah masuk di Luwu tapi harus juga ikuti aturan,” tegasnya.
Zet berharap, BKMS segera mengurus izin PBG dan jika berlarut-larut, mereka akan merekomendasikan penghentian sementara aktivitas perusahaan.
Dalam kesempatan tersebut, Site Manager PT BKMS, Ikhwanul, memastikan AMDAL mereka sudah terbit sejak lama. Namun diakuinya, untuk izin PBG sementara pengurusan dan akan segera mereka percepat pengurusannya.
“Kami punya AMDAL sejak lama, untuk PBG sementara proses, kami akan percepat,” ujarnya. Ikhwanul menyampaikan terimakasih atas perhatian Pemkab Luwu bersama DPRD Luwu serta dukungan besar terhadap perkembangan invetasi di Luwu.
Ikhwanul menyampaikan komitmen mereka dalam berinvestasi di Luwu, menjaga komunikasi dengan seluruh pihak termasuk pemerintah dan DPRD. “Kami juga komitmen soal tenaga kerja lokal. Komitmen kami membawa kesejahteraan masyarakat Luwu,” tegasnya.
Baca juga berita di Google News
