SINDOSULSEL.COM, Nasional – Komisi I DPR RI meminta pemerintah lebih peka terhadap nasib pekerja media, khususnya wartawan, yang kini banyak mengalami pemutusan hubungan kerja. Kondisi ini diperburuk oleh kebijakan efisiensi anggaran serta derasnya arus informasi dari platform digital yang tidak diimbangi regulasi memadai.
Anggota Komisi I dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal MI atau yang akrab disapa Deng Ical, mengungkapkan keprihatinannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Komunikasi dan Digital, Dewan Pers, KPI, dan KIP di Kompleks DPR RI, Senin (07/07/2025).
“Saya merasa sedih. Sekarang banyak wartawan dirumahkan, bahkan diberhentikan. Mereka kehilangan pekerjaan di tengah perubahan ekosistem media yang sangat cepat,” ujar Deng Ical.
Ia menambahkan, dominasi platform sosial media yang belum diatur dengan baik telah membuat banyak media konvensional, termasuk radio dan televisi, kehilangan daya saing.
“Banyak media tumbuh tapi tidak mampu bertahan. Coverage media seperti TV dan radio semakin kecil, kalah bersaing dengan platform digital yang tidak dibatasi aturan,” jelasnya.
Untuk itu, Deng Ical mendorong percepatan revisi berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Penyiaran dan Pers, agar mampu merespons tantangan zaman dan menjamin kesejahteraan insan pers.
Ia juga mengusulkan agar pemerintah membangun ekosistem digital buatan dalam negeri yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.
“Kominfo harus bekerja sama dengan kementerian lain dan kampus untuk merancang platform digital versi Indonesia. Kita butuh roadmap teknologi buatan anak bangsa yang aman dan mendukung perlindungan data pribadi,” tegasnya.
Senada dengan itu, anggota Komisi I lainnya, TB Hasanuddin, menekankan pentingnya memperjuangkan hak-hak wartawan sebagaimana perhatian yang selama ini diberikan terhadap prajurit TNI.
“Pers adalah pilar keempat demokrasi. Kalau ada masalah di dunia pers, maka itu tanggung jawab kita semua,” ujarnya.
Ia mengkritisi dominasi pemilik media yang berasal dari kalangan pengusaha, yang berpotensi menciptakan ketimpangan antara kepentingan bisnis dan kesejahteraan wartawan.
“Wartawan punya peran vital sebagai penjaga demokrasi dan kontrol publik. Sudah saatnya kesejahteraan mereka juga diperjuangkan secara serius,” tambahnya.
TB Hasanuddin mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, DPR, hingga industri media, untuk duduk bersama mencari solusi konkret demi menjaga eksistensi dan kesejahteraan wartawan Indonesia.
