SINDOSULSEL.COM, Sidrap – Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Sidenreng Rappang menindaklanjuti isu pengelolaan pupuk bersubsidi dengan melakukan inspeksi dan rapat koordinasi pada Selasa (28/1/2025).
Kegiatan ini berlangsung di Kantor PT Rajawali Multi Energi, Pangkajene Sidenreng, dengan menghadirkan CV Megatama Mandiri, PT Rajawali Multi Energi, serta pemilik kios pupuk bersubsidi di Kecamatan Pitu Riawa.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Sidrap, Ibrahim, memimpin rapat didampingi Kabag Perekonomian dan SDA sekaligus Sekretaris KP3 Sidrap, Rimba Najamuddin. Turut hadir Kabid Sarana dan Prasarana DTPHPKP, Suryanto, Adhi dari Sat Intel Polres Sidrap, serta Muhammad Aidil dari PT Pupuk Indonesia.
Dalam rapat tersebut, perwakilan distributor dan pemilik kios dimintai klarifikasi terkait pemberitaan masalah pupuk bersubsidi.
Sakti, person in charge (PIC) CV Megatama Mandiri, menjelaskan bahwa permasalahan yang terjadi pada tahun 2022 disebabkan kendala perbankan. Rekening perusahaan sempat diblokir, menyebabkan dana yang disetorkan agen kios tidak dapat digunakan untuk membeli pupuk dari produsen.
“Padahal sebelumnya kami sudah mengingatkan kios untuk tidak menyetorkan dana ke rekening perusahaan karena adanya kendala tersebut. Namun, beberapa agen tetap melakukannya, sehingga uang mereka tertahan hampir setahun di rekening yang diblokir oleh bank,” ujar Sakti.
Namun, ia menegaskan bahwa CV Megatama Mandiri telah menyelesaikan masalah ini. Uang yang tertahan telah dikembalikan kepada agen kios, bahkan perusahaan menggunakan dana pribadi untuk mengganti kerugian yang dialami kios.
Sementara itu, Irham, PIC PT Rajawali Multi Energi, membantah adanya penebusan harga di atas yang tercantum dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB).
“Kami sangat menyayangkan tuduhan tersebut. Semua pembayaran penebusan dari kios ke distributor sesuai dengan angka yang tertera dalam SPJB. Kami memiliki bukti lengkap terkait hal ini,” jelas Irham.
Akbar, perwakilan kios, menambahkan bahwa penebusan pupuk tetap mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET). Namun, petani atau kelompok tani (poktan) meminta pupuk diantarkan ke rumah sehingga ada tambahan biaya untuk transportasi dan buruh.
Muhammad Aidil, AAE PT Pupuk Indonesia Kabupaten Sidrap, mengapresiasi tim KP3 atas mitigasi dan upaya responsif dalam pengawalan penyaluran pupuk bersubsidi di Sidrap.
“Penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 87 persen di Kabupaten Sidrap untuk tahun anggaran 2024 tanpa koreksi atau penolakan verval dari kabupaten hingga kementerian,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, Ibrahim menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan sampling di beberapa desa di Kecamatan Pitu Riawa untuk mengumpulkan informasi terkait keluhan petani mengenai harga pupuk bersubsidi di atas HET.
“Namun, tidak ditemukan keluhan dari petani atau poktan. Justru, mereka menyampaikan bahwa pupuk lebih mudah didapatkan dan jumlah yang diterima pada tahun 2024 lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya,” ungkapnya.
Sebelum menutup rapat, Ibrahim meminta para pemilik kios untuk memperbarui papan informasi HET.
“Kewajiban kios untuk memastikan ketersedian stok baik di musim penggunaan maupun bukan, dalam rangka mendukung program Bupati Sidrap Terpilih yakni pupuk lancar dan program Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk mewujudkan dan mempercepat swasemba pangan,” tegasnya.
Setelah rapat koordinasi, tim KP3 Sidrap mengunjungi gudang PT Rajawali Multi Energi untuk memastikan ketersediaan stok yang tercatat sebanyak 209 ton.
Sebagai informasi, tiga kecamatan di Kabupaten Sidrap yang melakukan realokasi pupuk bersubsidi pada tahun 2024 adalah Kecamatan Pitu Riawa, Panca Rijang, dan Maritengngae. Adapun penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Baranti mencapai 2.240 ton (83%), Dua Pitue 3.867 ton (85%), dan Kulo 2.XXX ton.
