SINDOSULSEL.COM, Luwu – Pemerintah Kabupaten Luwu menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) Tahun 2025 di Ruang Pola Andi Kambo, Kantor Bupati Luwu, Kamis (19/6).
Rapat tersebut menjadi momentum strategis memperkuat peran Luwu dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan nasional.
Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian RI, Prof. Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si., yang juga Ketua Satgas Swasembada Pangan Sulsel, menekankan bahwa percepatan peningkatan indeks pertanaman (IP) menjadi kunci.
Menurutnya, potensi IP 300 di Luwu sangat realistis dicapai jika lahan, air, varietas unggul, dan semangat petani dikelola secara optimal.
“Sekarang air tersedia, petani siap, varietas padi unggul dengan umur tanam di bawah 100 hari dan hasil hingga 9 ton/ha sudah ada. Maka IP 300 bukan lagi sekadar wacana,” tegas Prof. Fadjry.
Sementara itu, Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu, SH., menegaskan bahwa sektor pertanian adalah prioritas utama Pemkab selama lima tahun ke depan, sejalan dengan visi pembangunan daerah “Luwu Maju dan Berkarakter Berbasis Agribisnis.”
Namun, Wabup Dhevy mengakui masih ada tantangan serius, di antaranya lambatnya LTT pada April–Mei 2025 akibat panen raya dan dominasi sawah tadah hujan seluas ±4.728 Ha yang belum terlayani irigasi memadai.
Kondisi diperparah kerusakan jaringan irigasi akibat banjir bandang dan longsor pada Mei 2024.
“Kami butuh dukungan penuh dari Kementan dan Kementerian PUPR, khususnya dalam rehabilitasi irigasi dan penyediaan alsintan. Target kami IP naik dari 1,8 ke 2,5, bahkan tembus IP 3,” kata Wabup Dhevy optimistis.
Pemkab Luwu juga mengusulkan bantuan benih unggul seperti varietas Pajajaran dan Cakrabuana, serta alat dan mesin pertanian (alsintan) seperti TR4, TR2, rotavator, dan combine harvester berkapasitas besar.
Kepala Dinas Pertanian Luwu, drh. Jumardin, MP., dalam laporannya menyebutkan bahwa luas baku sawah Luwu kini mencapai 31.401 Ha, meningkat signifikan akibat peralihan komoditas dari kakao ke padi.
Namun, keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan lain. Saat ini terdapat 175 penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang harus menangani 227 desa/kelurahan.
Artinya, masih dibutuhkan setidaknya 52 penyuluh tambahan agar pembinaan petani lebih merata dan intensif.
“Pendampingan LTT harus tepat waktu, akurat, dan konsisten. Kolaborasi lintas sektor, termasuk TNI dan Polri, sangat menentukan keberhasilan di lapangan,” ujar Kadistan Jumardin.
Rapat koordinasi ini menegaskan posisi Luwu sebagai salah satu daerah strategis dalam peta pangan nasional. Pemerintah daerah berharap sinergi pusat dan daerah terus diperkuat demi menjadikan Luwu sebagai lumbung pangan utama Sulawesi Selatan.
(Chaeruddin)
