SINDOSULSEL.COM, Palopo – Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Panglima Kodam XIV/Hasanuddin, Mayor Jenderal TNI Windiyatno, menegaskan pentingnya netralitas seluruh prajurit TNI dalam mengawal proses demokrasi ini.
Ia juga mengimbau agar para Babinsa di wilayah tersebut aktif memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif.
Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Pangdam XIV/Hasanuddin saat memimpin kegiatan jam komandan di Markas Kodim 1403/Palopo, Jalan Balaikota, Kecamatan Wara, Kota Palopo, pada Minggu (6/4/2025).
Bukan Kecelakaan, Jurnalis Muda Diduga Dibunuh Oknum TNI AL
“Tetap jaga netralitas TNI, terlebih bagi prajurit yang terjun langsung ke masyarakat seperti Babinsa. Berikan imbauan yang menyejukkan agar pelaksanaan PSU berjalan baik, aman, dan sesuai harapan kita bersama,” ujar Mayjen TNI Windiyatno di hadapan para prajurit.
PSU Pilkada Palopo dijadwalkan ulang setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan adanya pelanggaran administratif yang memengaruhi hasil pemilu sebelumnya. Putusan tersebut mewajibkan KPU Kota Palopo untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kota Palopo.
Prajurit TNI, khususnya dari Kodam XIV/Hasanuddin dan Kodim 1403/Palopo, turut dilibatkan dalam pengamanan proses PSU.
Selain itu, KPU Kota Palopo, Bawaslu, pihak kepolisian, dan pemerintah daerah juga memegang peran penting dalam menyukseskan pelaksanaan ulang ini.
Kodim 1403 Palopo Dampingi Petani dalam Program Serap Gabah Nasional
Mayjen Windiyatno menambahkan bahwa TNI tidak hanya terlibat dalam aspek keamanan, tetapi juga berperan mendukung program ketahanan pangan nasional yang menjadi prioritas pemerintah pusat.
“TNI punya peran ganda. Selain menjaga keamanan PSU, kami juga mengawal program ketahanan pangan yang manfaatnya sangat dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Dari segi pengamanan, Polres Palopo telah melakukan koordinasi lintas sektoral dengan TNI, Satpol PP, dan Linmas. Sekitar 500 personel gabungan disiagakan untuk menjaga jalannya PSU, dengan fokus pada daerah yang dianggap rawan konflik.
