LUWU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu, telah memasuki tahap pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2025 tingkat Kecamatan.
Musrenbang kecamatan ini akan dilaksanakan selama lima hari kedepan di 22 kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu. Hari pertama, Senin, (4/3/2024) dilaksanakan di Kecamatan Kamanre, Belopa, Larompong, Bajo dan Belopa Utara.
Kepala Bappelitbang, Moch Arsal Arsyad, saat menghadiri Musrenbang di Kecamatan Kamanre, menyampaikan, penentuan program di suatu daerah dipengaruhi oleh sejumlah faktor, geografis alam, potensi penduduk, sumber daya alam serta kondisi ekonomi masyarakat setempat.
Khusus di Kecamatan Kamanre, ia menguraikan sejumlah potensi daerah yang akan menjadi pertimbangan pemerintah meletakan satu program dan anggaran di wilayah tersebut.
Disebutkan jumlah laki-laki di Kecamatan Kamanre 4.600 jiwa dan perempuan 4.800 jiwa. SMA sebanyak 1 unit, SMP 2 unit dan SD 5 unit serta TK 10 unit.
“Ada 18 orang penduduk Kamanre yang tidak sekolah, 62 kasus stunting, 246 orang dalam garis miskin ekstrem, 1.800 petani, 1.600 wirausaha swasta dan 310 unit rumah tidak layak huni,” sebutnya.
“Data ini akan menjadi bagian dan dasar dari proses perencanaan untuk menyongsong Indonesia Emas. Olehnya itu, kita harapkan anggaran yang kita punya bisa digunakan sebaiknya untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Dalam penentuan arah kebijakan anggaran daerah, menjadi pertimbangan dalam penetapan program kerja pemerintah dengan melihat beberapa kriteria atau perimbangan.
“Kesesuaian, prioritas, urgensi tas, usulan dari bawah ke atas, usulan berdasarkan studi atau usulan masyarakat dan pendekatan politik dan tidak kalah penting kesesuaian program nasional dan provinsi serta visi dan misi kepala daerah,” katanya.
Untuk mewujudkan Luwu cemerlang 2045 kata Arsal, dibutuhkan intervensi pemerintah dalam menerapkan sejumlah program. Contoh, program peningkatan angkatan kerja, dimana setiap rumah harus memiliki satu atau lebih angkatan kerja.
“Dalam setiap rumah harus ada angkatan kerja. Kalau tidak ada keahlian, kita bina untuk mengolah lahan pertanian, jika tidak ada tanahnya kita latih untuk membuka usaha skala UKM, ini bentuk intervensi pemerintah,” sebutnya.
“Pembangunan perlu ada kolaborasi, semua harus terlibat demi terlaksanakan pembangunan tersebut dengan baik dan tepat sasaran,” katanya. Disebutkan Sulfikar, tiga pekan sebelumnya, kepala desa dan lurah di Kecamatan Kamanre sudah melakukan Musrenbang desa dan kelurahan.
“Menghasilkan usulan prioritas di tingkat desa. Kita sudah rangking dan sudah masukan di aplikasi SIPD. Selama kita usulkan program yang punya asas pemanfaatan orang banyak dan menjadi skala prioritas, pasti akan dilaksanakan,” ujarnya.
Sulfikar dalam kesempatan ini mengingatkan soal legalitas tanah yang akan didirikan bangunan pemerintah. “Saran saya, usulan kita nanti, contoh pembangunan Pustu, tolong diperhatikan surat tanahnya,” kuncinya.
Untuk pelaksanaan Musrenang Kecamatan hari kedua, Selasa, 5 Maret 2024 di Kecamatan Bupon, Bastem Utara, Walenrang Utara, Ponrang, Bajo Barat. Selanjutnya, Rabu, 6 Maret 2024 di, Kecamatan Larompong Selatan, Walenrang Timur, Suli, Latimojong dan Walenrang.
Hari ke-4 Kamis, 7 Maret di Walenrang Barat, Bua, Lamasi Timur, Lamasi, Bastem. hari terakhir, Jumat, 8 Maret di Kecamatan Suli Barat dan Kecamatan Ponrang Selatan.
Baca juga berita di Google News
