SINDOSULSEL.COM, Palopo – Pemerintah Kota Palopo memastikan ketersediaan anggaran sebesar Rp30 miliar untuk membayar hutang belanja yang tertunda dari tahun 2023.
Langkah ini dilakukan sebagai prioritas utama dalam pengelolaan keuangan tahun 2025, guna memastikan tidak ada lagi beban yang menghambat pembangunan kota.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Palopo, Raodatul Jannah, mengungkapkan bahwa pembayaran hutang tersebut akan difokuskan pada program dan kegiatan yang telah direncanakan tahun lalu.
“Pembayaran hutang belanja tahun 2023 menjadi prioritas karena sudah dianggarkan dalam tahun ini. Kami targetkan pelaksanaannya dimulai pada triwulan kedua,” jelas Raodatul saat ditemui di ruang kerjanya.
Dari total Rp30 miliar yang dianggarkan, sebesar Rp17 miliar akan digunakan untuk membayar kegiatan atau program dengan mekanisme penunjukan langsung (PL).
Daftar kegiatan yang menjadi prioritas pembayaran sudah diterima, meskipun masih memungkinkan ada perubahan berdasarkan arahan pimpinan.
“Sebagian besar alokasi ini memang untuk program dengan penunjukan langsung. Namun, jika ada perubahan, itu tergantung kebijakan pimpinan. Yang jelas, kegiatan tahun 2023 menjadi prioritas utama,” tambahnya.
