SINDOSULSEL.COM, Makassar – Penjabat Gubernur (Pj) Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, berharap Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) di Sulawesi Selatan bisa menjadi percontohan nasional, khususnya dalam penyelesaian redistribusi dan pemanfaatan lahan di Indonesia. Proyek percontohan bisa dimulai di Kabupaten Wajo pada lahan yang dikelola PTPN.
“Saya harap GTRA di Sulsel bisa menjadi percontohan nasional, menjadi model di Indonesia, bagaimana penyelesaian redistribusi dan pemanfaatan lahan. GTRA di 24 kabupaten/kota juga harus didorong agar lebih aktif lagi,” kata Bahtiar, dalam Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sulsel 2024, yang dilaksanakan di Hotel Claro Makassar, Kamis (16/05/2024).
Dalam rapat koordinasi tersebut, Bahtiar meminta kepada Kanwil BPN/ATR Sulawesi Selatan agar secepatnya ada langkah spesifik untuk membantu warga yang menjadi korban banjir dan tanah longsor, karena terjadi pergeseran tanah. Ada pula yang hilang dokumennya, termasuk aset pemerintah seperti sekolah dan lainnya.
“Kami di Sulsel baru saja mengalami bencana longsor dan banjir. Ada pergeseran tanah, ada yang hilang dokumennya, ada yang hanyut rumahnya. Tolong Pak Kanwil, apa yang bisa dilakukan spesifik untuk memberikan pertolongan, termasuk aset pemerintah, sekolah, dan lain-lain,” ujarnya.
Bahtiar berharap ada atensi khusus terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditempatkan di Sulawesi Selatan. Di antaranya adalah Bendungan Jenelata, agar bisa dilakukan percepatan tanpa ada hambatan dalam hal pembebasan lahan. Tentunya, tetap sesuai dengan asas hukum yang berlaku serta mengutamakan kebermanfaatan.
“Bendungan Jenelata itu ada penetapan lokasi (penlok) ulang karena di situ ada kawasan hutan. Tapi kalau menunggu penlok selesai, maka lama. Karena itu, tentu dengan pendampingan Kejaksaan Tinggi juga, yang tidak ada masalah saya harap bisa diselesaikan lahannya, yang ada masalah ditunda. Tidak perlu menunggu yang bermasalah selesai, agar tidak mengganggu jalannya proses pembangunan ini,” pesan Bahtiar.
Kepala Kanwil BPN/ATR Sulawesi Selatan, Tri Wibisono, mengatakan, pada tahun 2023 pihaknya telah melaksanakan salah satu amanah reformasi agraria, yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan redistribusi lahan sebesar 48 ribu lebih bidang, dan ini merupakan yang terbesar di Indonesia.
Tahun ini, pemerintah pusat kembali memberikan target 45 ribu lebih bidang dan ini menjadi dorongan kepada Kanwil Provinsi juga di kabupaten/kota untuk melakukan percepatan PTSL dan redistribusi lahan.
“Prioritas redistribusi adalah kawasan hutan sebanyak 13.800 bidang yang diharapkan di Sulsel bisa sukses. Pada tahap implementasinya memang tidak mudah dalam meredistribusikan kawasan hutan,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Tri, akan dilakukan percepatan terkait aset pemukiman di atas air, khususnya di pulau-pulau kecil dan pulau terluar di Sulawesi Selatan. Begitu pun dengan penyelesaian konflik aset BUMN atau BUMD yang dikuasai oknum-oknum tertentu.
“Sementara kami selesaikan terkait lahan PTPN di Wajo, semoga secepatnya selesai dan bisa menjadi percontohan nasional sebagaimana harapan Bapak Gubernur,” kata Tri.
Dalam rapat koordinasi ini, Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, menyerahkan penghargaan dari Kementerian ATR/BPN kepada Pemerintah Kabupaten Wajo, Bone, Maros, Luwu Utara, dan Gowa. Juga penghargaan kepada Kakanwil BPN Sulsel, Kantor Pertanahan Bone, Luwu Utara, dan Maros. (*)
