SINDOSULSEL.COM, Palopo – Anggota Komisi C, Saddam, sorot kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terjadi di UPT Pasar Pusat Niaga Palopo (PNP).
Dalam rapat bersama Dinas Perdagangan, Legislator Partai Golkar ini, mengungkapkan, dirinya mengalami sendiri membayar retribusi masuk pasar PNP namun petugas tidak memberikan tiket atau karcis retribusi.
“Saya pernah masuk tapi tidak dikasih karcis, saya minta, tapi petugasnya bilang karcis ji lagi. Luar biasa disitu, beberapa kali saya masuk,” ujarnya, Jumat (22/11/2024).
Baca juga : DPRD Palopo Mudahkan Masyarakat Sampaikan Aspirasi Melalui Platform Digital
“Saya dijawab, karcis ji lagi pak. Bukan persoalan Rp 2 ribu, tapi kalau 100 orang atau 500 orang yang masuk tidak dikasih karcis seperti yang saya alami, itu nilainya besar juga. Palopo ini kota jasa, uang begitu ji kita kumpul-kumpul untuk membangun kota ini,” lanjutnya.
Olehnya itu, Sadam, mengingatkan Kepala Dinas Perdagangan utamanya Kepala UPT Pasar PNP agar lebih teliti menempatkan petugas di bagian pintu masuk pasar atau petugas retribusi.
Guna mengantisipasi kebocoran PAD dan memaksimalkan pendapatan daerah, Komisi C berencana akan melakukan uji petik di PNP dan sejumlah pasar serta terminal di Kota Palopo.
Baca juga : Mulai Senin, DPRD Palopo Gelar Reses Perdana untuk Serap Aspirasi Masyarakat
Anggota Komisi C lainnya, Bata Manurun, Umar dan Andi Muh Tazar, menyorot terkait kelangkaan BBM, matinya Pasar Hobi di Jl Yogie S Memet Kelurahan Songka, Pasar Mungkajang, dan Pasar Mancani.
“Agar tidak terbengkalai, sebaiknya ketiga pasar rakyat tadi diaktifkan, kalau sulit ditangani sebaiknya di pihak ketigakan saja,” harap Umar.
“Disdag harus berkreasi dan berinovasi menghasilkan PAD yang lebih besar supaya membawa multiplier effect bagi warga Palopo,” tambah Bata Manurun.
Dalam kesempatan ini, Kepala UPT Pasar PNP, Herman, menyampaikan target retribusi parkir khusus di PNP tahun 2024 sebesar Rp 700 juta dan per oktober 2024, baru memungut Rp 263 juta.
Baca juga berita di Google News
