SINDOSULSEL.COM, Bone – Dialog hangat antara Wakil Bupati Bone dan warga mewarnai hamparan persawahan Desa Mappalo Ulaweng, Kecamatan Awangpone, saat peninjauan langsung lahan yang terdampak rencana pelebaran Bandara Arung Palakka.
Kegiatan ini berlangsung pada Jumat (28/11/2025) dan dihadiri sejumlah OPD terkait.
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari kegiatan Konsultasi Publik Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Runway Bandara Arung Palakka seluas 21,8 hektare yang sebelumnya digelar pada Kamis (27/11/2025).
Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin menegaskan bahwa kehadiran pemerintah daerah bertujuan untuk memastikan aspirasi masyarakat terdampak didengar serta dicari solusi terbaik secara adil dan manusiawi.
“Kami ke sini untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Peninjauan ini adalah langkah awal untuk merumuskan solusi yang tepat dan terbaik bagi bapak dan ibu sekalian,” ujarnya kepada warga.
Baca Juga : Hari Menanam Pohon, Bone Sebar 1.800 Bibit di Tujuh Titik
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah tidak akan membiarkan masyarakat berada dalam ketidakpastian terkait status lahan mereka.
“Saya pribadi, Pak Bupati, dan seluruh jajaran Pemkab Bone tidak akan tinggal diam. Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan kepastian dan kejelasan yang adil,” tegasnya.
Kepala Desa Mappalo Ulaweng, Risman, menyampaikan bahwa kehadiran Wakil Bupati menjadi bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap keresahan warga.
“Pak Wakil Bupati datang untuk melihat langsung kondisi masyarakat yang terdampak. Tentunya beliau tidak akan membiarkan masyarakat di sekitar bandara berada dalam ketidakpastian,” katanya.
Namun demikian, ia juga menyoroti belum adanya komunikasi langsung dari pihak otoritas Bandara Arung Palakka kepada masyarakat.
“Yang seharusnya berdialog dengan masyarakat adalah pihak Bandara Arung Palakka. Sampai hari ini mereka tidak pernah turun menjelaskan rencana pembangunan runway. Bahkan diam-diam merekrut tenaga kerja dari luar tanpa melibatkan masyarakat lokal,” tegas Risman.
Mayoritas warga di wilayah terdampak menyatakan keberatan terhadap rencana pelebaran bandara tersebut, khususnya karena belum adanya kejelasan terkait mekanisme ganti rugi dan relokasi lahan persawahan yang selama ini menjadi sumber utama penghidupan mereka.
Wabup Bone menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proses ini agar tetap mengedepankan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat lokal.
